Dengan memahami beberapa konteks tersebut, melalui pemahaman linguistik sekaligus semiotik yang sederhana pun, tentu tanpa menutup perdebatan, kita akan sampai pada sejumlah kesimpulan yang bisa dipertanggungjawabkan, tentang apa pesan sebenarnya yang disampaikan Megawati dalam pidatonya.
Pertama, Megawati menegaskan kembali posisi Jokowi sebagai ‘petugas partai’—kalimat lama Megawati yang menjadi blunder pada masa kampanye Jokowi. Kecaman yang secara pedas dilancarkan Megawati terhadap gerakan deparpolisasi yang mengatasnamakan independensi, juga memperkuat penegasan itu.
Singkatnya, Megawati menggunakan panggungnya untuk memperingatkan Jokowi agar tidak melakukan gerakan ‘macam-macam’. Dan untuk menyampaikan pesannya itu, Megawati membungkusnya dengan amanat konstitusi. Lihat beberapa kalimat dalam pidatonya ini, dikutip utuh:
“…bahwa presiden dan wakil presiden dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Itulah mekanisme konstitusional yang kita kenal. Hukum demokrasilah yang mengatur itu, bahwa presiden dan wakil presiden memang sudah sewajarnya menjalankan garis kebijakan politik partai.”
“…deparpolisasi ini tidak berdiri sendiri. Di sana ada simbiosis kekuatan antipartai dan kekuatan modal, yang berhadapan dengan gerakan berdikari. Mereka adalah kaum oportunis. Mereka tidak mau berkerja keras membangun partai. Mereka tidak mau mengorganisir rakyat, kecuali menunggu, menunggu, dan selanjutnya menyalip di tikungan..”
Kedua, Megawati kurang puas dan agak khawatir dengan cara Presiden Jokowi mengelola dan mendistribusikan kue kekuasaan—sebagai sebuah keterampilan politik praktis—terutama dalam menghitung andil para pendukung moderat Jokowi di luar PDI Perjuangan. Lihat kalimat pidato Megawati ini:
“Mobilisasi kekuatan tim kampanye sangatlah rentan ditumpangi kepentingan. Kepentingan yang menjadi ‘penumpang gelap’ untuk menguasai sumber daya alam bangsa. Kepentingan yang semula hadir dalam wajah kerakyatan, mendadak berubah menjadi hasrat kekuasaan. Inilah sisi gelap kekuasaan..”
Harus diakui, keterampilan politik yang ditunjukkan Jokowi dalam mendistribusikan kue kekuasaannya terlihat masih beberapa level di bawah Presiden Yudhoyono. Meski, hal ini masih bisa dimaklumi karena tak seperti Yudhoyono yang memiliki real power politics, seperti kata Megawati, Jokowi hanyalah ‘petugas partai’.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
