Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

ANALISIS POLITIK: Memahami Pesan Pidato Megawati (2)

Megawati Soekarnoputri menyampaikan satu pidato yang jarang di pembukaan kongres PDI Perjuangan di Bali, Kamis (9/4). Apa gerangan pesan yang hendak disampaikannya?
Bastanul Siregar
Bastanul Siregar - Bisnis.com 09 April 2015  |  23:01 WIB
Presiden Joko Widodo (kedua kiri), Wapres Jusuf Kalla (kanan), Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kedua kanan) dan Menteri PMK Puan Maharani (kiri) menghadiri acara pembukaan Kongres IV PDI Perjuangan di Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, Bali, Kamis (9/4). Kongres IV PDI Perjuangan dengan salah satu agenda pokok yakni menetapkan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan periode 2015-2020 akan berlangsung hingga tanggal 12 April 2015. - Antara
Presiden Joko Widodo (kedua kiri), Wapres Jusuf Kalla (kanan), Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kedua kanan) dan Menteri PMK Puan Maharani (kiri) menghadiri acara pembukaan Kongres IV PDI Perjuangan di Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, Bali, Kamis (9/4). Kongres IV PDI Perjuangan dengan salah satu agenda pokok yakni menetapkan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan periode 2015-2020 akan berlangsung hingga tanggal 12 April 2015. - Antara

Dengan memahami beberapa konteks tersebut, melalui pemahaman linguistik sekaligus semiotik yang sederhana pun, tentu tanpa menutup perdebatan, kita akan sampai pada sejumlah kesimpulan yang bisa dipertanggungjawabkan, tentang apa pesan sebenarnya yang disampaikan Megawati dalam pidatonya.

Pertama, Megawati menegaskan kembali posisi Jokowi sebagai ‘petugas partai’—kalimat lama Megawati yang menjadi blunder pada masa kampanye Jokowi. Kecaman yang secara pedas dilancarkan Megawati terhadap gerakan deparpolisasi yang mengatasnamakan independensi, juga memperkuat penegasan itu.

Singkatnya, Megawati menggunakan panggungnya untuk memperingatkan Jokowi agar tidak melakukan gerakan ‘macam-macam’. Dan untuk menyampaikan pesannya itu, Megawati membungkusnya dengan amanat konstitusi. Lihat beberapa kalimat dalam pidatonya ini, dikutip utuh:

“…bahwa presiden dan wakil presiden dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Itulah mekanisme konstitusional yang kita kenal. Hukum demokrasilah yang mengatur itu, bahwa presiden dan wakil presiden memang sudah sewajarnya menjalankan garis kebijakan politik partai.”

“…deparpolisasi ini tidak berdiri sendiri. Di sana ada simbiosis kekuatan antipartai dan kekuatan modal, yang berhadapan dengan gerakan berdikari. Mereka adalah kaum oportunis. Mereka tidak mau berkerja keras membangun partai. Mereka tidak mau mengorganisir rakyat, kecuali menunggu, menunggu, dan selanjutnya menyalip di tikungan..”

Kedua, Megawati kurang puas dan agak khawatir dengan cara Presiden Jokowi mengelola dan mendistribusikan kue kekuasaan—sebagai sebuah keterampilan politik praktis—terutama dalam menghitung andil para pendukung moderat Jokowi di luar PDI Perjuangan. Lihat kalimat pidato Megawati ini:

“Mobilisasi kekuatan tim kampanye sangatlah rentan ditumpangi kepentingan. Kepentingan yang menjadi ‘penumpang gelap’ untuk menguasai sumber daya alam bangsa. Kepentingan yang semula hadir dalam wajah kerakyatan, mendadak berubah menjadi hasrat kekuasaan. Inilah sisi gelap kekuasaan..”

Harus diakui, keterampilan politik yang ditunjukkan Jokowi dalam mendistribusikan kue kekuasaannya terlihat masih beberapa level di bawah Presiden Yudhoyono. Meski, hal ini masih bisa dimaklumi karena tak seperti Yudhoyono yang memiliki real power politics, seperti kata Megawati, Jokowi hanyalah ‘petugas partai’.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Kongres PDIP
Editor : Bastanul Siregar

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top