Luhut Jelaskan Perbedaan Posisi Staf Kepresidenan Dengan Wantimpres

Kehadiran Unit Staf Kepresidenan yang memberi masukan kepada presiden disebut-sebut tumpang tindih dengan tugas Dewan Pertimbangan Presiden. Dua-duanya berkantor di kompleks Istana Kepresidenan
Akhirul Anwar | 02 April 2015 14:24 WIB
Luhut Panjaitan saat berbincang dengan Menteri BUMN Rini Soemarno. - Antara

Bisnis.com, JAKARTA- Kehadiran Unit Staf Kepresidenan yang memberi masukan kepada presiden disebut-sebut tumpang tindih dengan tugas Dewan Pertimbangan Presiden. Dua-duanya berkantor di kompleks Istana Kepresidenan.

Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan fungsi antara Unit Staf Kepresidenan dengan Wantimpres berbeda. Ia mengumpamakan dalam organisasi militer, kepala staf memantau semua kegiatan pelaksanaan dan visi misi di lapangan.

"Kalau saya umpamakan suatu medan operasi, komando divisi di bawahnya itu maka panglima operasi punya kepala staf yang kontrol apakah benar laporannya itu. Dalam hidup itu ada check and recheck, Presiden ingin agar semua perintahnya dilaksanakan dengan baik," katanya di Jakarta, Kamis (2/4/2015).

Menurutnya, Deputi Staf Kepresiden bisa memberikan keterangan kepada media tentang apa yang dilaporkan tentang perkembangan terkini sesuai bidang masing-masing. Adapun wantimpres selama ini tidak memberikan penjelasan kepada publik atas pertimbangan yang diberikan Presiden karena sifatnya rahasia.

Luhut telah melantik empat deputi serta dua kepala staf yang mempunyai tugas masing-masing. Khusus untuk menangani ekonomi makro, direkrut tiga orang yang kompeten dalam bidangnya yakni Darmawan Prasojo, Yanuar Nugroho, Purbaya Yudi Sadewa, dan Eko Sulistyo.

Sejumlah pihak mengkritik adanya Unit Staf Kepresidenan hanya membuat pekerjaan Pembantu Presiden tumpang tindih karena sudah ada Wantimpres. Kemudian peran Luhut serta jajarannya mengawasi ratusan program prioritas banyak menjadi sorotan dari publik.

Luhut membantah pekerjannya tumpang tindih. Ia bahkan mengundang pihak yang mengkritik untuk datang ke kantornya untuk berdiskusi tentang kewenangannya. Tidak hanya itu saja, Luhut meradang ketika politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon mengatakan Presiden dan lingkungan Istana menganut faham neoliberal pascapenaikan harga BBM yang diserahkan pada mekanisme pasar.

Pantau terus perkembangan Real Count KPU Pilpres 2019, di sini.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
wantimpres

Editor : Linda Teti Silitonga

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top