Bisnis.com, JAKARTA—Koalisi Merah Putih (KMP) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera memberikan pernyataan perihal keputusan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly yang dinilai melanggar hukum.
Fadli Zon, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, yang tergabung dalam KMP, mengatakan pernyataan Jokowi itu sangat penting untuk kelanjutan hak angket yang akan diajukan untuk Yasonna. “Dengan pernyataan itu, kami di KMP hanya ingin tahu, apakah Jokowi tahu keputusan itu,” katanya di Kompleks Gedung Parlemen, Senin (16/3/2015).
Dalam mengambil keputusan yang memenangkan Golkar kubu Agung Laksono, jelas Fadli, Yasonna sudah bertindak sebagai operator politik untuk melemahkan KMP. Diketahui, kubu Agung Laksono menginginkan Golkar keluar dari KMP. Adapun kubu aburizal Bakrie (Ical) tetap bertahan dengan KMP.
Hal senada diungkap Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR lainnya. Saat ini, keputusan yasonna tentang Partai Golkar diduga merupakan agenda politik untuk memecah belah KMP yang solid menjadi oposan pemerintahan Jokowi. “Dengan keputusan itu, tatanan kenegaraan bisa semakin tidak kondusif,” katanya.
Menurutnya, Jokowi harus segera membeberkan dan meluruskan kebijakan menterinya. “Jangan sampai, menteri hukum justru melanggar hukum,” kata Fahri yang juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal PKS.
