Bisnis.com, BANDUNG — Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat optimistis penyerapan tenaga kerja di kawasan itu hingga 2017 mencapai 2,1 juta orang.
Kepala Disnakertrans Jabar Hening Widiatmoko mengatakan hal tersebut bisa tercapai seiring banyaknya peluang penyerapan tenaga kerja baik di lingkup regional, nasional, maupun internasional.
“Kami sudah menetapkan target penyerapan tenaga kerja dengan beberapa pendekatan, “ katanya di Bandung, Minggu (1/3/2015).
Dia menjelaskan peluang penyerapan tenaga kerja didasarkan pada sektor usaha yang berkembang saat ini sejalan pertumbuhan ekonomi, dengan pendekatan yang dipergunakan melalui penerbitan gerai layanan informasi lowongan kerja (GLIK).
Dengan pendekatan ini, realisasi penyerapan kerja yang saat ini tercatat sebanyak 724.000 dari target sebanyak 2 juta.
Dia menjamin 740.463 orang tenaga kerja di Jabar datanya bisa dipertanggungjawabkan.
“Di sini [GLIK] bisa dicek siapa nama orang, tempat bekerjanya di mana," katanya.
Menurutnya, jika sampai Januari sudah mencapai 750.000 orang bekerja maka hingga 2017 mencapai 2,1 juta orang.
Dia menilai yang paling banyak tenaga kerja adalah sektor jasa, perdagangan, hotel, restoran, dan industri keuangan. Sektor ini menurutnya lebih terbuka pada tenaga-tenaga baru.
”Industri kreatif juga jadi harapan untuk menyerap tenaga kerja,” katanya.
Saat ini, pihaknya terus berusaha mendorong pertumbuhan penyerapan tenaga kerja pada sektor non-formal. Dia juga berharap pada tren investasi di Jabar yang terus naik sehingga dapat mendorong target perluasan lapangan kerja.
Kendati penyerapan tenaga kerja lebih didominasi sektor jasa, harapannya industri manufaktur dapat berorientasi pada industri padat karya.
”Pemprov Jabar dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia akan tetap konsen untuk mengurangi angka pengangguran dengan terus mencuiptakan peluang kerja dan mencetak pengusaha baru,” katanya.
Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Barat menilai tantangan terberat tenaga kerja yang akan dihadapi dalam pasar bebas Asean yakni pasar bebas tenaga kerja terampil.
Ketua Apindo Jabar Dedy Widjaja menilai tenaga kerja dalam negeri mencari pekerjaan di negara sendiri harus bersaing dengan tenaga kerja dari negara Asean.
"Salah satu jalan yang harus ditempuh oleh pemerintah yakni menyiapkan sistem kompetensi kerja,” ujarnya.
Dia menjelaskan jika kompetensi kerja ditingkatkan maka UMK tidak akan menjadi ukuran upah bagi buruh. Namun para pengusaha akan mempertimbangkan upah di atas UMK.
Dengan demikian, lanjutnya, maka yang harus didesak buruh saat ini yakni bagaimana caranya mereka meningkatkan skill dengan anggaran yang disiapkan pemerintah jelang pasar bebas Asean.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
