Kabar24.com, SURABAYA - Perwakilan Khusus Sekjen PBB dalam hal Kekerasan Terhadap Anak, Marta Santos Pais, menyampaikan penghargaan kepada Pemerintah Indonesia yang telah menyertakan upaya mengatasi kekerasan terhadap anak di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.
“Kekerasan terhadap anak adalah fenomena global. Ini terjadi di semua negara di seluruh lapisan masyarakat, termasuk di Indonesia. Kekerasan terhadap anak sering kali tersembunyi, dan di banyak kasus dibenarkan,” kata Marta dalam keterangan resmi yang dilansir UNIC Jakarta, Kamis (26/2).
Dia menegaskan kekerasan terhadap anak tidak pernah bisa dibenarkan dan semua kekerasan terhadap anak bisa dihindari secara efektif. “Dengan kemauan politik yang kuat, mobilisasi yang luas, dan tindakan yang tegas, kekerasan terhadap anak bisa diakhiri.”
Dalam kunjungannya ke Indonesia selama sepekan, Marta mendorong pemerintah untuk membangun mekanisme yang kuat dalam memastikan implementasi tujuan-tujuan RPJMN yang efektif dan sistem akuntabilitas dan pengawasan yang jelas.
Dia juga menyarankan pemerintah untuk mengalokasikan anggaran yang memadai di semua sektor dalam upaya mencegah dan menangani kekerasan terhadap anak di Indonesia.
Marta berharap Indonesia akan berada di garis depan gerakan menghapus kekerasan terhadap anak, yang akan menjadi bagian penting dalam Sustainable Development Goals (SDG) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
Draf SDG menyertakan beberapa target yang bertujuan untuk mengakhiri kekerasan terhadap anak perempuan dan laki-laki, termasuk praktek-praktek yang membahayakan anak seperti perkawinan usia anak dan mutilasi alat kelamin perempuan.
“Saya ingin mengundang Indonesia untuk mengambil posisi pemimpin dan menjadi menara suardi kawasan ini dalam membentuk kebijakan dan agenda keseluruhan untuk mengakhiri kekerasan terhadap anak,” ujarnya.
Untuk mencapai tujuan ini, dia merekomendasikan penyelesaian dari Strategi dan Rencana Aksi Nasional tentang kekerasan terhadap anak, dengan menggarisbawahi bahwa 90 negara di dunia telah memiliki strategi dan rencana aksi tentang hal ini.
Bagian penting dari kesuksesan langkah ini adalah dengan melibatkan orang muda atau anak-anak dalam pengembangan dan implementasinya.
Lebih lanjut, dia menyambut langkah Indonesia yang telah melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak termasuk di institusi, di masyarakat, dan di sekolah.
Namun, ia menyayangkan bahwa sampai saat ini belum ada undang-undang yang secara jelas melarang hukuman fisik di dalam rumah tangga. Ia mendorong pemerintah untuk bergabung dengan 45 negara yang telah memiliki undang-undang yang secara komprehensif melarang kekerasan terhadap anak dalam bentuk apapun.
Mengacu pada pelajaran yang didapatkan dari negara lain, Marta menekankan pentingnya memulai pembahasan terbuka di masyarakat tentang dampak negatif dari kekerasan terhadap anak.
“Misalnya di Swedia – yang merupakan negara pertama yang melarang kekerasan terhadap anak di tahun 1979 – perundang-undangan yang baru disertai dengan diskusi yang intensif tentang bagaimana perilaku kekerasan terhadap anak bisa dihindari. Lebih jauh lagi, keluarga membutuhkan dukungan untuk mengetahui bagaimana membesarkan anak dengan baik tanpa menggunakan kekerasan,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
_129_Terintegrasi_(2).jpg?w=348&h=261)
