Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Anggap Pimpinan Representasi KPK Kekeliruan

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Airlangga Surabaya Haryadi menyebutkan publik harus membedakan antara pimpinan atau komisioner dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga.
Martin Sihombing
Martin Sihombing - Bisnis.com 18 Februari 2015  |  16:22 WIB
Anggap Pimpinan Representasi  KPK Kekeliruan
Ketua KPK Abraham Samad (kanan) dan Wakil Ketua Bambang Widjojanto memberikan keterangan terkait penetapan tersangka calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan, di Gedung KPK Jakarta, Selasa (13/1/2015). - Antara/Wahyu Putro A
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Airlangga Surabaya Haryadi menyebutkan publik harus membedakan antara pimpinan atau komisioner dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga.

"Berkah di balik konflik KPK vs Polri dan Hasto vs Abraham Samad adalah tumbuhnya kembali kesadaran adanya perbedaan antara komisioner dengan lembaga KPK atau kepolisian dengan individu pejabatnya," kata Haryadi di Jakarta, Kamis (18/2/2015).

Ia mengatakan tidak selamanya pejabat atau pimpinan KPK itu mengambil langkah tepat dalam menangani proses hukum.

Sejauh ini, Haryadi menyatakan masyarakat menganggap pimpinan KPK sebagai representasi dari lembaga KPK, namun hal itu merupakan kekeliruan.

"Ketika komisioner cacat etik dan korup maka KPK secara lembaga juga cacat etik," ujar Haryadi.

Akibat kekeliruan memaknai itu maka masyarakat menganggap pimpinan KPK tidak pernah berbuat salah.

Ia menjelaskan kekeliruan makna individu pimpinan dengan lembaga KPK menyebabkan pegiat antikorupsi "terjebak" membela pimpinan KPK yang melanggar etik atau melanggar pidana.

Haryadi beralasan masyarakat meyakini penghakiman terhadap pimpinan yang berbuat identik dengan KPK sebagai lembaga.

Ia berharap KPK tetap menjaga integritasnya dalam mengusut kasus tindak pidana korupsi.

"Salah satunya cara harus selalu memperbaiki tata kelola terhadap sumber daya manusia maupun lembaga KPK," katanya.

Ia menyarankan pemerintah mengamputasi oknum individu yang bertindak di luar kewenangannya.

Sama halnya, pemerintah juga harus mengambil langkah tegas terhadap oknum kepolisian yang terlibat tindak pidana.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

KPK Pimpinan KPK

Sumber : Antara

Editor : Martin Sihombing
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top