Bisnis.com, JAKARTA - Politisi Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie, Nurul Arifin, kekisruhan akhir-akhir ini pada pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak terjadi karena dijegal oleh Koalisi Merah Putih, melainkan berasal dari keluarga besar Koalisi Indonesia Hebat (KIH) sendiri.
"KMP malah justru membuktikan posisinya mendukung pemerintahan yang sah dan mengkritik secara konstruktif. Yang kisruh justru dari keluarga KIH sendiri," jelas kata Nurul dalam diskusi publik Universitas Paramadina bertajuk Evaluasi 100 Hari Pemerintahan Jokowi, di Jakarta, Senin (26/1/2015).
Dia mengatakan Presiden Jokowi terlihat belum memegang kendali atas pemerintahan dengan terlihat sering dintervensi pihak lain, tetapi Nurul tidak tahu apa yang menyebabkan hal itu terjadi.
Yang jelas, kata Nurul, intervensi itu tidak hanya dari partai Jokowi bernaung saja, tetapi dari partai pendukung lainnya.
"Saya kira ini yang jadi koreksi. Sering kali komunikasi politik tidak berjalan baik, apakah karena komposisi struktur pemerintahan begitu berwarna ada muda-tua, senior-junior, saya tidak tahu," kata dia.
Nurul menekankan bahwa partai KMP tidak seperti yang dibayangkan selama ini, bahkan Nurul mengikuti kabar bahwa pemerintah lebih mudah bekerja sama dengan KMP.
Nurul juga menilai Presiden Joko Widodo belum mampu menjadi seorang panglima bagi pemerintahannya.
"Kami lihat sekarang sedang terjadi kekisruhan, kegalauan, banyak hal yang sepertinya tidak terintegrasi dalam pemerintahan Pak Jokowi. Saya menyebutnya Presiden sebagai kepala pemerintahan belum mampu menjadi panglima di pemerintahannya," kata Nurul.
Nurul mengatakan seharusnya Jokowi bisa merasa nyaman dalam mengambil segala keputusan karena banyaknya dukungan rakyat kepada dia.
"Kami berharap Pak Jokowi bisa lebih tampil untuk mengintegrasikan kekuatan yang dimiliki. Dengan gayanya kita harap Pak Jokowi bisa jadi panglima pemerintahan ini, misalnya ada kasus hukum yang aroma politiknya kuat, kami harap jangan ada intervensi politik," ujar dia.
