Bisnis.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dinilai perlu mengembangkan sistem angkutan umum berbasis bus atau bus rapid transit (BRT) di wilayahnya guna mendukung perkembangan ekonomi daerah.
Djoko Setijowarno, pengajar ilmu transportasi Unika Soegijapranata, dan pakar Masyarakat Trans portasi Indonesia (MTI), mengatakan pengembangan sistem transportasi itu memiliki beberapa keunggulan yang baik diterapkan di daerah.
Pengaktivan BRT, jelasnya, akan memungkinkan optimasi penggunaan ruang jalan dan menghadirkan angkutan transportasi murah. Hal tersebut menjadi solusi bagi bagi kinerja sarana transportasi umum di daerah yang dinilai mengalami kemunduran dalam kurun waktu 30 tahun terakhir.
“Biaya operasional per penumpang/km lebih murah, untuk optimasi pemakaian ruang jalan, cepat dan fleksibel. Kepala daerah mesti mempercepat program ini,” ungkapnya kepada Bisnis.com, Jumat (23/1/2015).
Djoko mengatakan pemda juga diharapkan dapat menghapuskan angkutan umum dengan biaya per penumpang/km tinggi, seperti angkutan kota. Menurutnya, biaya operasional jenis angkutan tersebut jauh melebihi sarana transportasi dengan bus besar dan sedang.
Apalagi, ungkapnya, Peraturan Menteri No. 10/2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan sudah mensyaratkan sarana transportasi berpendingin udara.
“Angkot dengan AC tanpa subsidi akan mahal. Sebaiknya angkot dihapus sebagai angkutan umum.” Menurutnya, revitalisasi manajemen angkutan umum dengan sistem BRT memudahkan pengaturan tarif yang mengikuti fluktuasi harga BBM.
Program itu juga memungkinkan pembatasan kepemilikan dan operasional angkutan umum perorangan yang menyulitkan distribusi subsidi di bidang transportasi.
Sementara itu, Djoko menilai keberadaan BRT yang sudah beroperasi di Kota Semarang, Ibu Kota Jateng, masih jauh dari harapan. BRT, jelasnya, perlu didorong sebagai sarana transportasi yang aman, nyaman, murah dan memiliki jadwal yang pasti.
“Bukan sekadar ada BRT. Sayangnya sudah enam tahun beroperasi belum dapat menjadi ikon transportasi Kota Semarang karena tidak serius,” katanya.
Dia juga berharap Pemkot Semarang mengembangkan BRT untuk menjangkau sejumlah kawasan permukiman. Langkah tersebut dinilai akan meningkatkan dan memudahkan mobilitas warga, serta meminimalisir kepadatan kendaraan di jalan.
Kepala Dinas Perhubungan, Komonikasi dan Informatika (Kadishubkominfo) Jateng, Urip Sihabudin mengatakan pemprov menggandeng PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk layanan angkutan barang berbasis rel guna mengurangi beban penggunaan jalan secara signifikan.
Dia menuturkan salah satu rencana yang akan direalisasikan kedua instansi adalah menentukan dan mengembangkan jalur utama yang akan dilalui arus barang dengan intensitas besar di Jateng. Hal itu akan menjadi proyek percontohan nasional bagi integrasi sistem angkutan barang.
Menurutnya, salah satu fokus pemprov adalah pengalihan angkutan semen yang seringkali diangkut dengan intensitas tinggi dan volume besar. Proses pengakutan barang itu rentan merusak infrastruktur jalan. Di samping itu, jenis barang lain adalah keramik dan pasir.
“Kita ambil ruas yang memang harus diberikan prioritas agar arus barang utama beralih dari jalan ke kereta. Contohnya semen, yang akan kita dorong beralih ke kereta,” tegasnya.
