Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Marak Pengajuan Prodi Akibat Kebijakan Pemerintah Longgar

Banyaknya perguruan tinggi yang mengajukan pembukaan program studi baru (prodi) itu merupakan dampak kebijakan pemerintah yang terlalu memanjakan perguruan tinggi negeri (PTN).
Choirul Anam
Choirul Anam - Bisnis.com 25 Januari 2015  |  18:00 WIB
Dari sisi penyelenggaraan pendidikan, pembukaan prodi baru bisa lancar karena kesiapan infrastruktur sudah memadai. - Bisnis.com
Dari sisi penyelenggaraan pendidikan, pembukaan prodi baru bisa lancar karena kesiapan infrastruktur sudah memadai. - Bisnis.com

Kabar.com, MALANG—Banyaknya perguruan tinggi yang mengajukan pembukaan program studi baru (prodi) itu merupakan dampak kebijakan pemerintah yang terlalu memanjakan perguruan tinggi negeri (PTN).

Nurcholis Sunuyeko, Rektor Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIp) Budi Utomo Malang, mengatakan regulasi pemerintah atas pembukaan prodi baru PTN sangat longgar. Dampaknya, PTN berlomba-lomba membuka prodi baru.

“Akibatnya, banyak muncul prodi baru di PTN yang tidak jelas arah pengembangannya,” ujar Nurcholis di Malang, Minggu (25/1/2015).

Pembukaan prodi-prodi baru itu tidak diukur fasilitas infrastruktur yang tersedia di perguruan tinggi, atau terkait dengan penyediaan tenaga pengajarnya. Yang paling fatal, pembukaan prodi tidak disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Tidak mengukur unsur links and match-nya.

Pemerintah juga tidak mempertimbangkan masalah tersebut. Pemerintah tidak menghitung apakah pembukaan prodi tersebut memang dibutuhkan pasar ataukah tidak.

Dia mengingatkan sistem pendidikan di negara maju berbeda dengan sistem pendidikan di negara berkembang. Jika di negara maju, pendidikan memang mampu mendorong perkembangan industri dengan dicetaknya tenaga-tenaga ahlli baru. “Seperti di Jepang, untuk membangun industri mobil, maka disiapkan terlebih insinyur di bidang otomatif,” ujarnya.

Sebaliknya di negara berkembang seperti Indonesia, pendidikan untuk mengisi perkembangan pasar. Jadi pasarnya ada dulu, baru diisi tenaga yang dicetak lembaga pendidikan, termasuk perguruan tinggi.

Karena itu, jika cetakan perguruan tinggi tidak memenuhi kebutuhan pasar maka relevansinya dengan sektor riil dipertanyakan. “Carut marutnya masalah pembukaan prodi tidak terlepas dari kesalahan pemerintah yang tidak memperhatikan masalah tersebut,” ujarnya.

Karena itu pula, jika pemerintah menertibkan pengajuan pembukaan prodi di perguruan tinggi maka berarti membenahi masalah-masalah sebagai dampak atas kebijakan mereka sendiri.

Sudah semestinya pembukaan prodi baru dipertimbangkan berbagai aspek, seperti kesiapan perguruan tinggi sendiri, permintaan pasar atau serapan mahasiswa, juga keterkaitan dengan pasar atau memperhatikan links and match.

Jika masalah-masalah tersebut telah diperhatikan pemerintah, maka pembukaan prodi baru di PT tidak akan menimbulkan masalah. Pembukaan prodi baru justru mendorong tercapainya penyediaan tenaga ahli yang memang dibutuhkan pasar.

Dari sisi penyelenggaraan pendidikan, pembukaan prodi baru bisa lancar karena kesiapan infrastruktur sudah memadai.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

universitas
Editor : Fatkhul Maskur
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top