Bisnis.com, JAKARTA --Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali, secara khusus mendatangi Presiden Joko Widodo untuk memberi masukan mengenai RAPBNP 2015 yang akan diajukan pemerintah.
Aburizal Bakrie mengatakan dirinya menyampaikan usulan terkait RAPBNP 2015 agar pembahasannya dapat diselesaikan sebelum anggota DPR RI mekakukan reses. Pasalnya, RAPBNP 2015 akan menjadi dasar hukum untuk mengeluarkan anggaran yang akan digunakan oleh pemerintah dalam pengembangan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.
"Untuk melakukan pembicaraan dengan DPR RI [membahas RAPBNP 2015], saya sendiri akan membantunya. Yang penting masalah pemerataan dari pembangunan ini harus baik," katanya di Komplek Istana Negara, Jakarta, Selasa (13/1/2015).
Dia berharap Fraksi Golkar di DPR dapat menyelesaikan pembahasan RAPBNP 2015 sebelum masa reses yang bertepatan dengan 18 Februari 2015. Pemerintah pun diharapkan segera mengirimkan utusannya untuk melakukan pembahasan awal terkait RAPBNP 2015, sehingga dapat cepat diselesaikan.
Secara khusus Aburizal Bakrie meminta pemerintah menambah jumlah anggaran pendidikan, karena diamanatkan sebesat 20% dari total APBNP 2015 yang diajukan. Dia juga menilai Anggaran untuk kredit usaha rakyat (KUR) dan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri harus ditambah, karena menjadi salah satu alat untuk pemerataan ekonomi.
Menurutnya, Pemerintah juga perlu memberikan jaminan sebesar 10% dari total kredit yang disalurkan perbankan untuk menjamin kredit. Dengan asumsi kredit yang dikeluarkan perbankan mencapai Rp40 triliun per tahun, maka pemerintah hanya perlu mengeluarkan Rp4 triliun per tahun, tetapi dapat menciptakan 15 juta kapangan kerja dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.
