Kabar24.com, JAKARTA - Markas Besar Kepolisian Indonesia membantah keterlibatan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan dalam tim pemenangan kampanye Jokowi-Jusuf Kalla pada Pemilu 2014.
"Kami tidak melibatkan diri dalam keterlibatan politik praktis," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divhumas Kepolisian Indonesia, Komisaris Besar Agus Rianto, di Jakarta, Senin.
Hal itu menurut dia sesuai amanat UU Kepolisian yang melarang anggota Kepolisian Indonesia terlibat dalam politik praktis. "Sejak awal kami berkomitmen untuk tidak melibatkan diri dalam politik praktis," katanya.
Dalam pelaksanaan Pemilu 2014 lalu, tersiar kabar pertemuan politisi PDI-Perjuangan, Trimedya Panjaitan, dan Tim Sukses JKW-JK dengan jenderal polisi berinisial BG, di restoran di Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu, 7 Juni 2014.
Pertemuan itu diketahui Ketua Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono, yang saat itu sedang berada di restoran yang sama untuk mengadakan rapat dengan para pimpinan buruh.
Poyuono pun sempat beberapa kali mengambil foto pertemuan itu secara diam-diam. Meski demikian tidak diketahui apa isi pembicaraan dalam pertemuan tersebut.
Isu ini kembali muncul ke permukaan setelah Jokowi mengirimkan surat kepada pimpinan DPR terkait usulan Gunawan menggantikan Kepala Kepolisian Indonesia, Jenderal Polisi Sutarman.
Surat tertanggal 9 Januari 2014 yang berperihal Pemberhentian dan Pengangkatan Kapolri itu ditandatangani langsung Jokowi.
Penunjukkan Gunawan sebagai calon tunggal kepala Kepolisian Indonesia menimbulkan pro dan kontra karena Budi mantan ajudan presiden di masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri.
Megawati juga yang memberi kendaraan politik kepada Jokowi menjadi gubernur DKI Jakarta dan kemudian presiden. 'Petugas partai' adalah salah satu predikat yang beberapa kali dinyatakan Megawati kepada publik tentang Jokowi ini.
KPK dan PPATK juga tidak dimintai Jokowi pendapat tentang Gunawan pada calon posisinya itu.
