Bisnis.com, JAKARTA -- Sebuah kritikan keras disampaikan KontraS terhadap pemerintahan Jokowi-JK terkait penanganan kasus HAM.
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai bahwa pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla takut untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM berat serta pilih-pilih dalam menangani kasus HAM ringan yang sudah mangkrak puluhan tahun.
Penegasan tersebut disampaikan Ketua Koordinator KontraS, Haris Azhar di Jakarta, Minggu (14/12/2014).
"Sudah banyak indikasi sebetulnya, Jokowi itu pemerintahanya enggan menerapkan suatu konsep Hak Asasi Manusia, enggan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang berat dan enggan menyelesaikan pelanggaran HAM berat," tuturnya.
Selain itu, Haris menilai pemerintahan Jokowi-JK juga cenderung pilih-pilih dalam menegakkan kasus pelanggaran HAM.
Menurut Haris, saat ini Jokowi-JK cenderung memilih kasus pelanggaran HAM dengan risiko yang minim.
"Ada pilah-pilih jadi mengambil kasus-kasus tertentu saja yang minim risiko, ketika ditangani dan diklaim sebuah penanganan Hak Asasi Manusia (HAM) tapi yang berat-berat dihindari," tukas Haris.
