Bisnis.com, PEKANBARU – Wacana pencabutan izin kehutanan di Riau yang disebarkan beberapa kalangan dinilai akan mengancam iklim investasi di daerah karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Riau Alfred Sitompul mengatakan wacana evaluasi izin hutan tanaman industri (HTI) yang dibelokkan menjadi pencabutan izin oleh sejumlah kalangan harus diluruskan karena hal ini akan merusak suasana iklim investasi di Riau.
“Kalau sekarang diributkan dan malah dibelokkan menjadi pencabutan izin, jelas ini mengancam iklim investasi di Riau. Lalu kalaupun wacana awalnya evaluasi izin HTI, harus dilihat dulu satu persatu izinnya tidak bisa digeneralisasi semua izin HTI,” katanya kepada Bisnis (12/1).
Menurut Alfred, semua anggota Apindo termasuk pengusaha bidang HTI telah menjalankan aturan dalam melakukan investasi dan usaha di daerah termasuk di Riau, sehingga mengantongi izin resmi dalam mendapatkan dasar hukum beroperasi.
Pihaknya berharap jangan sampai wacana pencabutan izin tersebut membuat investor takut dan batal menanamkan modal di Riau. Bila kondisi ini terjadi tentu akan merugikan daerah karena berhentinya operasional perusahaan akan berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran.
Belum lama ini Presiden Joko Widodo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya melakukan kunjungan kerja ke Riau dan melihat lokasi kebakaran hutan. Siti Nurbaya mengemukakan pemerintah akan mengevaluasi izin kehutanan yang melanggar ketentuan. Namun, sejumlah lembaga swadaya masyarakat kemudian mewacanakan adanya rencana pencabutan izin di industri kehutanan.
Di Jakarta, Ketua Dewan Penasihat Apindo Sofjan Wanandi sendiri menyatakan pemerintah tidak bisa begitu saja mencabut izin usaha korporasi di sektor kehutanan hanya mengacu kepada ketidakpuasan masyarakat.
"Seharusnya, pemerintah mengedepankan kebijakan pro investasi sesuai ekspektasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja nasional," katanya di Jakarta, Minggu (8/12/2014) seperti dikutip Antara.
Menurut Sofjan, persoalan yang dihadapi dunia usaha saat ini sangat pelik, kenaikan harga BBM, koreksi nilai tukar rupiah, kegaduhan politik di dalam negeri, hingga gejolak perekonomian global terus "menghantui" dunia usaha.
"Pemerintah jangan lagi menambah beban tersebut dengan mencabut izin usaha tanpa dasar hukum yang jelas karena berakibat kepada tidak kondusifnya iklim investasi," katanya.
Sofjan berpendapat dunia usaha merupakan bagian dari elemen bangsa yang pro rakyat karena menyerap tenaga kerja dan memberi geliat ekonomi di wilayah konsesinya. Menurut dia, pemerintah seharusnya justru membuat kebijakan yang menarik investasi di sektor padat karya untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja.
