Bisnis.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Maruarar Sirait menegaskan pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengubah kontelasi politik nasional terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014.
"Pasca-pertemuan Presiden Jokowi dan SBY telah terjadi perubahan kontelasi Perppu (No 1 Tahun 2014) tentang Pilkada. Misalnya dalam Munas Golkar di Bali merekomendasikan Pilkada melalui DPRD, namun sekarang berubah menjadi pilkada langsung," kata Maruarar Sirait dalam diskusi bertajuk "Konstelasi/Peta Politik Pasca-Pertemuan Jokowi-SBY" di ruang pers DPR, Jakarta, Kamis.
Dia menjelaskan pertemuan di antara keduanya murni tanpa ada bagi-bagi kekuasaan sehingga nuansa pertemuan yang dibangun adalah bermartabat dan berkualitas.
Menurut dia, pemerintahan Jokowi-JK menyadari bahwa pemerintahannya harus didukung parlemen, terkait dengan kebijakan yang akan dikeluarkan agar berjalan dengan baik.
"Pemerintah meyakini tanpa dukungan DPR maka Perppu Pilkada akan ditolak," ujar pria yang biasa dipanggil Ara ini.
Dia menilai tidak ada partai politik yang tidak memperhatikan aspirasi masyarakat sehingga parpol akan menyerap aspirasi publik khususnya mengenai Perppu Pilkada.
Menurut dia, sebuah parpol akan bunuh diri apabila tidak memperhatikan aspirasi masyarakat karena itu merupakan salah satu fungi partai dalam menyerap dan mengagregasikan kepentingan publik.
"Parpol akan mendengar keinginan masyarakat (terkait Perppu Pilkada) dan saya yakin partai sudah paham itu," katanya.
Ara yakin bahwa ketika proses pengambilan keputusan mengenai Perppu Pilkada akan berlangsung secara aklamasi mendukung kebijakan tersebut.
Ketua DPP Partai Gerindra Desmond J Mahesa mengatakan pertemuan Presiden Jokowi-JK merupakan hal yang biasa dan tidak ada yang signifikan terkait Perppu Pilkada. Hal itu menurut dia keputusan Perppu Pilkada apakah akan menjadi undang-undang atau tidak, akan diambil pada masa sidang Januari 2015.
"Apa yang terjadi di Perppu Pilkada adalah semangat kacau balau yang semangatnya merujuk pilkada tidak langsung. Sehingga pilkada langsung tidak ada (dalam semangat Perppu Pilkada)," ujarnya.
Sekretaris Fraksi Partai Demokrat di DPR Didik Mukrianto dalam diskusi itu menjelaskan pertemuan Jokowi-SBY bukan hal yang baru karena sebelumnya telah dilakukan di antara keduanya.
Dia menjelaskan SBY pernah komunikasi dengan berbagai pihak ketika ingin mengeluarkan Perppu Pilkada, dan berkomunikasi dengan Jokowi saat belum dilantik menjadi presiden RI ketujuh.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
