Bisnis.com, JAKARTA - Tentara Republik Indonesia mengharapkan pemerintah dapat mempercepat realisasi Minimum Essential Forces (MEF) 2024, sehubungan dengan kebijakan kedaulatan maritim yang diprioritaskan pada kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
Kepala Pusat Penerangan Tentara Republik Indonesia (TNI) Mayjen TNI Fuad Basya mengatakan dengan alutsista yang dimiliki sekarang, kemampuan TNI sudah dirasa mumpuni.
Namun, untuk dapat mencapai kekuatan minimal, sambungnya, TNI harus mewujudkan rencana strategis hingga 10 tahun ke depan yang tertuang dalam MEF.
"Sekarang cukup kuat, tapi kalau MEF pemenuhannya dapat dipercepat, bisa lebih optimal lagi operasinya," katanya saat dihubungi Bisnis, (11/12/2014).
Dia menjelaskan hal tersebut sejalan dengan pengutamaan kebijakan poros maritim sehingga dukungan kekuatan otomatis harus meningkat. Misalnya saja kelengkapan alat utama sistem pertahanan (alutsista), personel, hingga dana operasional.
"Indonesia memiliki garis pantai yang panjang, tentunya kami butuh dukungan lebih," ujarnya.
Selain itu, Fuad juga menyampaikan, soal kebijakan maritim bukan saja menangkap kapal-kapal yang melakukan pelanggaran di laut kedaulatan Indonesia, tapi juga bagaimana memanfaatkan sumber daya laut sebaik-baiknya.
Berdasarkan kondisi tersebut, penenggelaman kapal bukan satu-satunya tindakan yang dilakukan oleh TNI sebagai upaya pertahanan laut Nusantara.
"Penenggalaman kapal sudah sering dilakukan hanya saja dulu bukan kebijakan prioritas. Tapi bukan itu saja yang kami lakukan soal laut, tapi juga pemberdayaan laut," papar Fuad.
Dalam jangka dekat, TNI akan memiliki tiga kapal selam baru yang dikerjasamakan dengan Korea Selatan. Untuk memenuhi target pembuatan alutsista dalam negeri, dalam proses pembuatan kapal selam tersebut, tim ahli Indonesia disertakan.
"Yang satu dipesan langsung di Korea, satunya lagi dibuat juga di sana tapi ada orang kita yang bantu, dan yang terakhir dibuat di sini karena sudah transfer ilmu," urai Fuad.
.jpg?w=300&h=221)
