Bisnis.com, JAKARTA--Keputusan Partai Golkar menolak Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilu Kepala Daerah secara langsung berpotensi menciptakan blokade politik nasional.
Demikian dikemukakan oleh pengamat politik dari LIPI, Indria Samego, Rabu (3/12/2014).
Menurutnya, keputusan Partai Golkar yang disampaikan dalam forum Munas IX di Bali tersebut akan menjadi wujud kekuatan Koalisi Merah Putih (KMP) yang kini diperluas ke daerah.
Dengan demikian, saat dilakukan pilkada oleh DPRD nantinya, kekuatan-kekuatan KMP yang ada di daerah akan menguasai hampir seluruh kabupaten dan kota.
"Kalau ini yang dilakukan maka akan terjadi blokade politik yang akan menggagalkan konsolidasi demokrasi yang suduah mulai berjalan," ujarnya usai satu diskui di Gedung DPD. Selain itu, ujar Indria, arah parlemen selama lima tahun ke depan akan ditentukan kemana arah kekuatan politik di yang dikuasai KMP.
Sementara itu, pengamat politik Adi Suryadi Culla dari Universitas Hasanuddin meyakini KMP tidak akan bertahan lama karena tidak diikat oleh satu kekuatan ideologi.
Menurutnya, pembentukan KMP lebih bersifat pragmatis politik ketimbang memiliki aspek substansial.
Selain itu, KMP juga lebih didasarkan pada kepentingan politik para elit sebagai dampak dari pemilihan presiden 2014.
"Saya meyakini koalisi ini tidak akan bertahan karena tidak didasarkan pada aspek substansi," ujarnya.
Bahkan dia menambahkan bahwa KMP akan sama saja nasibnya dengan koalisi yang dibangun pemerintahan Presiden SBY dengan melibatkan banyak partai politik.
