Bisnis.com, DENPASAR - Dinas Sosial Bali memutuskan menempatkan petugas-petugasnya memantau sejumlah kantor pos untuk mengetahui proses distribusi "kartu sakti" yang diluncurkan Presiden Joko Widodo.
Kepala Dinas Sosial Bali Nyoman Wenten mengatakan langkah itu dilakukan karena pihaknya belum mendapatkan arahan dari pusat terkait penyaluran Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), serta Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Hasil pemantauan tersebut mendapati adanya 2 rumah tangga miskis (RTS) yang sudah mengambil dana bantuan KKS di kantor pos Renon Denpasar, dan 20 RTS di Kantor Pos Serangan.
Menurutnya, warga yang mencairkan masih menggunakan data penerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS) di era pemerintahan sebelumnya. "Mereka belum dapat kartu dari program yang sekarang, jadi masih pakai kartu lama," jelasnya, Rabu (19/11/2014).
Wenten sangat menyayangkan belum adanya sosialisasi ke daerah dari pemerintah pusat terkait program itu. Pihaknya berharap kementerian terkait segera memberikan penjelasan sehingga pihaknya dapat ikut mengatasi dan memberikan masukan.
"Paling tidak ada menteri terkait yang memberikan penjelasan. Saya kan hanya pembantu gubernur, harusnya kalau ada program begini pemerintah pusat bersurat dulu ke Gubernur,” keluhnya.
Dia juga mengkhawatirkan perihal data yang digunakan pemerintah pusat sebagai acuan memberikan bantuan. Pasalnya, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menggunakan data lama. Selain itu, jumlah yang dicover lebih sedikit dibandingkan dengan RTS di Bali 194.588 KK.
Sebelumnya, TPN2K memastikan sekitar 150.086 Kepala Keluarga di Bali akan mendapatkan jatah tiga kartu “sakti” Jokowi.
Namun, untuk tahap awal hanya KK di Jembrana yang akan mendapatkan jatah lebih dulu bantuan yang terdiri dari KKS, KIP), dan KIS, sedangkan daerah lainnya belum diputuskan waktunya.
Berdasarkan data TNP2KI, jumlah keluarga di Jembrana yang berhak mendapatkan KKS sebanyak 9.781 KK, KIP untuk 1.284 KK, dan KIS mencapai 38.422.
