Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah belum menetapkan Dirut Pertamina yang baru, sebab hingga saat ini para kandidat masih menjalani fit & proper test.
Uji kepatutan itu dilakukan oleh PT Daya Dimensi Indonesia. Pemerintah menargetkan proses uji kelayakan dan kepatutan itu akan kelar pada akhir bulan ini.
Namun, beredar informasi jika hasil assesment terhadap kandidat Direktur Utama Pertamina yang dilakukan oleh DDI berbeda dibandingkan dengan hasil assesment untuk jajaran direksi Pertamina pada 2009 dan 2011.
"Kalau sudah kaya begitu kan untuk apa kita percaya. Jelas itu rekayasa. Jelas ada intervensi untuk memaksakan menggunakan PT DDI. Padahal, lembaga assesment yang lebih baik masih banyak," kata Direktur Eksekutif Indonesian Resource Studies (IRESS) Marwan Batubara saat dihubungi wartawan, Kamis (20/11/2014).
Marwan juga menyayangkan proses seleksi bos Pertamina itu tidak melalui lembaga lain yang jauh lebih baik dan terbebas dari berbagai spekulatif negatif seperti yang berkembang saat ini.
"Kenapa harus menunjuk DDI, padahal kan bisa melalui Pusat Psikologi Angkatan Darat (PSiAD) atau justru lebih baik lagi jika juga melalui uji integritas KPK dan PPATK," ujarnya.
Marwan juga menyesalkan sikap Presiden Joko Widodo yang cenderung membiarkan permasalahan tersebut bergulir. Seharusnya, sebagai Pemimpin tertinggi di Negera ini, Jokowi tidak boleh membiarkan proses seleksi Direksi BUMN sekaliber Pertamina dicampuri kepentingan suatu kelompok.
"Kalau seperti itu akhirnya itu kita bisa membaca skema KKN-nya. Dan Presiden Jokowi akan sama nusuknya jika membiarkan ini semua," tegasnya.
Sementara itu, hal yang senada juga diungkapkan oleh mantan Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian era Presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur), Rizal Ramli.
Rizal menilai penujukkan PT DDI sebagai konsultan assesment Dirut dan Direksi Pertamina oleh Menteri BUMN Rini Soemarno rawan praktik KKN dan diragukan kapabilitasnya.
