Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com

Konten Premium

Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Proses Rujuk KMP-KIH di DPR Ibarat Jalan di Tempat

Proses rekonsiliasi antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) di DPR tampaknya seperti jalan di tempat. Bergerak, tetapi masih di situ-situ saja.
John Andhi Oktaveri
John Andhi Oktaveri - Bisnis.com 14 November 2014  |  14:10 WIB
Proses Rujuk KMP-KIH di DPR Ibarat Jalan di Tempat
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA—Proses rekonsiliasi antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) di DPR tampaknya seperti jalan di tempat. Bergerak, tetapi masih di situ-situ saja.

Untuk sejumlah hal krusial, kedua kubu masih belum menunjukkan tanda-tanda akan ada penyelsaian. Lihat saja bersoalan revisi undang-undang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) yang diajukan pihak KIH yang dimotori para politisi senior PDIP.

Beberapa waktu lalu Politisi Senior PDI Perjuangan Pramono Anung atas nama KIH menyampaikan tambahan kesepakatan tersebut.

Mereka beralsan diperlukan revisi atas produk legsilasi itu untuk memperkuat sistem presidensial. Ada beberapa pasal yang dinilai “berbahaya” untuk sistem presidensial, ujarnya berdalih.

Namun demikian, terkait tambahan kesepakatan tersebut, KMP tidak bisa begitu saja menerimanya. Apalagi, pasal-pasal yang ingin direvisi adalah pasal-pasal yang justru menjadi kekuatan sistem parlementer itu sendiri.

 "KMP masih banyak yang belum menerima tambahan ini," ujar politisi Partai Demokrat Agus Hermanto yang juga Wakil Ketua DPR di Kompleks Parlemen, Jumat (14/11/2014).

Menurutnya, pasal-pasal yang ingin direvisi KIH di antaranya terkait tugas kedewanan dan komisi. Sehingga, patut diduga permintaan tersebut justru akan melemahkan fungsi kedewanan seperti hak angket dan hak interplasi.

Agus berkukuh untuk hal krusial itu tidak mungkin diredusir karena hak-hak Dewan sudah diatur dalam UUD 1945.

Artinya, para kader partai harus diberikan pencerahan supaya jangan merambah hal-hal yang sudah baku dan tertulis di UUD 1945. “Itu enggak mungkin diutak-atik!," ujarnya singkat. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dpr KMP
Editor :
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top