Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indoensia (APKASI) Isran Noor menilai program Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) menunjukkan Presiden Jokowi tak percaya pada pemimpin daerah.
“Pembagian kartu sakti Jokowi itu makin mempertegas bahwa Presiden Jokowi tidak mempercayai kepala daerah, yang seharusnya menjadi tugas pemerintah daerah. Bukan Presiden langsung, dan itu juga pekerjaan di tingkat Rukun Tangga (RT), bukan Presiden,” ujarnya di Gedung DPD, Rabu (12/11/2014).
Karena itu, bupati Kutai Timur, Kalimantan Timur tersebut menolak kartu sakti Jokowi. Pasalnya, Kabupaten Kutai Timur sudah menerapkan beasiswa bagi anak-anak untuk sekolah sampai SLTA sejak tahun 2006.
“Jadi, apa yang dilakukan oleh Jokowi dengan kartu sakti itu sebagai pencitraan yang melebihi SBY,” ujarnya.
