Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

SOSIALISASI PROGRAM PEMERINTAH, Irman Gusman: Lebih Efektif Lewat Seni & Budaya

Ternyata pendekatan melalui kesenian dan kebudayaan daerah dalam menyosialisasikan program pemerintah bisa lebih efektif diterima oleh masyarakat.
Ilustrasi - pertunjukan wayang kulit./jibifoto.com
Ilustrasi - pertunjukan wayang kulit./jibifoto.com

Bisnis.com, JAKARTA - Ternyata pendekatan melalui kesenian dan kebudayaan daerah dalam menyosialisasikan program pemerintah bisa lebih efektif diterima oleh masyarakat.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman menyatakan akan terus mencari cara untuk mendekatkan diri pemerintah dengan masyarakat. Misalnya, salah satu cara itu dengan sosialisasi bernuansa seni dan budaya.

“Pendekatan melalui kesenian dan kebudayaan daerah lebih efektif diterima masyarakat, seperti yang digunakan Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di Jawa,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (11/11/2014).

Hal tersebut yang dilakukan Irman dan anggota DPD lain dari Jawa Tengah saat kunjungan untuk sosialisasi pada akhir pekan lalu. Masyarakat disuguhi pagelaran oleh dalang asal Rembang Ki Sigit Ariyanto di halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah.

Sang dalang menyuguhkan lakon Senopati Pinilih. Adapun inti lakon tersebut menceritakan para tokoh-tokoh wayang saling beradu janji untuk meraih kursi Senopati. Rakyat pun menyampaikan pendapatnya melalui wakilnya di Kerajaan Amarta.

Irman menjelaskan bahwa DPD juga punya peran yang sama yakni sebagai jembatan aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Menurutnya, pengenalan ini sangatlah penting agar masyarakat paham fungsi dan peran DPD untuk tujuan kesejahteraan bersama.

Sebagai contoh, ketika kondisi politik RI yang tengah menghangat antar dua koalisi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kondisi ini berakibat DPR belum bekerja optimal. Masyarakat harus paham bahwa masih ada DPD yang siap menghimpun dan menyalurkan suara rakyat.

Konstitusi telah mengatur bahwa DPD berfungsi sebagai penyeimbang. DPD dapat menjalankan fungsi check and balance seperti pengawasan, dan representasi. Kedepan, diharapkan DPD punya fungsi penganggaran dan legeslasi.

Dia menjelaskan DPD sebagai wujud dari sistem politik bicameral (second chamber) atau dua kamar. Artinya, di dalam Majelis Perwakilan Rakyat (MPR), terdapat dua komposisi keanggotaan yakni, DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilihan Umum.

Sistem bicameral ini banyak dianut oleh negara-negara besar seperti Inggris, Swiss, Jerman dan Amerika. Apabila ditinjau dari kondisi politik di Tanah Air, Irman melanjutkan, maka lembaga legeslatif RI menjalankan fungsinya dengan tetap mengutamakan aspirasi daerah.

“Jadi, kalau rakyat mengalami kebuntuan menyalurkan aspirasi ke DPR supaya ke DPD. Bila satu pintu buntu [DPR/DPRD] ingat ada DPD,” tegasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : News Editor
Editor : Sepudin Zuhri

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper