Bisnis.com, BATU - Rencana pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dalam waktu dekat ini memang tidak bisa terhindarkan.
Agung Laksono, Mantan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra), mengatakan rencana penaikan tersebut sebagai langkah pemerintahan baru yang bisa dipahami.
“Harapannya pemerintah harus bisa mengendalikan dampak yang ditimbulkan dari penaikan BBM tersebut karena kenaikan harga kebutuhan akan sulit untuk dihindari,” kata Agung Laksono usai pembukaan Musyawarah Besar (Mubes) Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila (MPN PP) di kota Batu, Jawa Timur, Kamis (6/11/2014) malam.
Menurutnya, langkah pemerintah yang langsung menggulirkan program social protection atau perlindungan sosial berupa kartu Indonesia sehat (KIS) dan kartu Indonesia pintar (KIP) sebelum penaikan BBM diberlakukan, juga merupakan upaya yang strategis.
Kendati secara umum program tersebut hanya bentuk lain dari pemerintahan sebelumnya yang melakukan bantuan langsung tunai (BLT) namun keberadaan social protection tersebut akan mampu meredam gejolak di tengah masyarakat.
“Dan yang paling penting program tersebut bisa tepat sasaran ke masyarakat,” jelas dia.
Agung juga mengapresiasi program perlindungan sosial yang digulirkan Jokowi mengalami perluasan dari program sejenis yang dilakukan pemerintahan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di mana saat ini dirinya menjadi Menko Kesra.
Perluasan yang dimaksud itu dari sisi anggaran yang naik menjadi Rp100 triliun dari sebelumnya yang hanya Rp86 triliun. Sehingga dalam hal ini dari sisi penerima bakal mengalami kenaikan jumlah.
“Kendati merupakan perluasan dari yang sudah ada dan bukan sesuatu yang baru, saya melihat upaya pemerintah baru untuk melanjutkan program sebelumnya yang pernah dilakukan dan hal ini it’s good,” ujarnya.
Terkait banyaknya kritikan yang dialamatkan kepada kabinet kerja, Agung Laksono melihat hal itu bukan merupakan tindakan yang bijak. Sebaiknya masyarakat melihat kinerja kabinet kerja terlebih dahulu.
Agung juga meminta kinerja kabinet kerja jangan ditelaah dan disoroti terlalu dini karena belum 100 hari. Jika melihat slogannya kabinet Jokowi mengusung semangat dan niat kerja yang tinggi.
