Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

MENDAGRI: Urusan Desa Pindah ke Kementerian Baru

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan urusan desa yang selama ini di bawah Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa akan melebur dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
News Editor
News Editor - Bisnis.com 31 Oktober 2014  |  12:45 WIB
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo  - Bisnis.com
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo - Bisnis.com

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan urusan desa yang selama ini di bawah Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa akan melebur dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

"Akan ada satu Direktorat Jenderal di sini [Kemendagri], yang 75% pegawainya pindah ke kementerian lain, yakni Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi," kata Tjahjo saat serah terima jabatan di Gedung Kemendagri Jakarta, Jumat (31/10/2014).

Peleburan urusan desa dan PNS Ditjen PMD tersebut disebabkan kebijakan Presiden Joko Widodo yang tidak menginginkan ada rekrutmen pegawai dan pembangunan infrastruktur untuk kementerian baru.

"Ada perintah dari Pak Presiden Joko Widodo untuk tidak boleh ada pengangkatan pegawai baru dan pembangunan gedung baru. Dan kemarin kami sudah berdiskusi panjang dengan Setneg terkait nomenklatur kementerian baru. Jadi, silakan ambil 75% pejabat dan staf Ditjen PMD Kemendagri yang bisa dipindahtugaskan ke Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi," jelasnya.

Tjahjo mengatakan peleburan urusan Desa ke kementerian tersendiri tersebut dimaksudkan agar pembangunan desa menjadi lebih optimal karena desa merupakan bagian dari Pemerintah Pusat.

"Desa harus diperkuat, makanya ada hal-hal yang berkaitan dengan pemberdayaan dan penguatan desa di Kemendagri, ada pula bagian 75 persen dari Ditjen PMD ini yang kami serahkan ke Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi," ujarnya.

Terkait pembagian kewenangan Ditjen PMD, Tjahjo mengatakan hal itu sedang dalam pembahasan antara Dirjen PMD Tarmizi dengan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

"Kami sudah mengirim apa saja pembagian kewenangannya ke Setneg dan Setkab, Kamis sore (30/10), karena Senin depan (3/11) harus sudah ada Keppres mengenai ini," ujarnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kemendagri desa

Sumber : Antara

Editor : Fatkhul Maskur

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

To top