Bisnis.com, JAKARTA -- Ketua Badan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan (BPKK) DPD RI Bambang Sadono mengharapkan pemerintah bisa memanfaatkan DPD untuk menyosialisasikan programnya.
Menteri-menteri Kabinet Kerja Jokowi-JK, ujarnya, membutuhkan lembaga perwakilan daerah di tingkat nasional itu sebagai media komunikasi yang tepat untuk memperoleh respon rakyat secara langsung dari seluruh Indonesia. Dalam konteks itulah bisa terjadi sinergi di antara DPD dan presiden, ujarnya.
"Sosialisasi program yang masif justru membantu penggalangan partisipasi rakyat untuk menyukseskan program Pemerintah," ujar anggota DPD asal Jawa Tengah itu.
Sinergi itu, ujarnya bisa dilakukan mengingat perkembangan politik di DPR yang masih panas. Padahal, banyak agenda keparlemenan yang mesti dikomunikasikan seperti pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2015 dan rancangan perubahannya,” kata Bambang.
Selain itu banyaknya nomenklatur kementerian yang berubah, digabung atau dipisah, telah menyebabkan dukungan anggaran yang disesuaikan.
“Tentu saja baru bisa efektif di APBN perubahan. Karena itu, gagasan postur APBN 2015 dan rancangan perubahannya mesti disosialisasikan,” tambah Bambang.
