Bisnis.com, JAKARTA—Ketua Komite II DPD Parlindungan Purba mengatakan belum tuntasnya hubungan antara pemerintah pusat dan daerah akan membuat pemerintahan Presiden Jokowi sulit mewujudkan janji kampanyenya.
Menurutnya, hingga kini hubungan antara pemerintah pusat daerah masih bermasalah karena masih banyak keluhan daerah yang tidak di dengar pemerintahan pusat. Salah satu keluhan itu, ujarnya, adalah soal pembangunan infrastruktur yang masih belum memadai.
Persoalan infrastruktur itu tidak terlepas dari persoalan perimbangan keuangan pusat dan daerah, ujarnya. Padahal, masyarakat berpikir hasil daerahnya dibawa ke pusat, sedangkan uang yang dikembalikan ke daerah dinilai belum memdai.
“Hubungan pemerintah pusat dan daerah belum tuntas diselesaikan," ujarnya dalam satu diskusi bertema Menyongsong Kabinet Baru Pro Daerah bersama Anggota DPR Agus Purnomo dan Adhie Massardi dari Gerakan Indonesia Bersih di Gedung DPD, Jumat (24/10/2014).
Menurutnya, masyarakat berharap kabinet Jokowi-JK memperhatikan daerah karena kemajuan bangsa Indonesia tidak saja dilihat di Jakarta, melainkan juga harus dilihat di daerah. Karena itu, pemerintahan baru ini harus peduli kepada daerah, khususnya melalui puluhan undang-undang sektoral yang bertentangan dengan UU Otonomi daerah.
“Jadi, melihat kemajuan Indonesia ini tidak saja dari Monas Jakarta, melainkan juga bisa dilihat dari daerah. Untuk itu, hubungan pemerintah pusat dengan daerah harus tuntas," ujarnya.
