Bisnis.com, JAKARTA – Menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla, sejumlah pihak, Jumat (17/10/2014) mengungkapkan siapa-siapa yang akan menduduki jabatan menteri.
Di bidang ekonomi, dua nama Faisal Basri dan Sri Mulyani Indrawati mulai ramai dimunculkan bahkan ditanggapi oleh politis dari partai a.l. Golkar.
Faisal Basri dan Sriu Mulyani Indrawati ramai digadang-gadang bakal menduduki jabatan menteri ekonomi di Kabinet Indonesia Hebat pimpinan Presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi.
Nama mantan menteri keuangan di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB), Sri Mulyani Indrawati, juga disebut-sebut bakal kembali masuk dalam jajaran pemerintahan.
Calon wakil presiden terpilih, Jusuf Kalla (JK), tak membantah maupun membenarkan soal ini. Namun, politikus berusia 73 tahun itu memuji perempuan yang kini menjadi managing director World Bank itu sebagai ekonom yang baik dan memiliki banyak pengalaman.
Figur seperti Sri Mulyani menurut JK sangat penting untuk perekonomian Indonesia di masa depan. “Tapi banyak yang pro dan kontra Pak?” tanya wartawan. “Indonesia sapa sih yang enggak masuk pro kontra,” kata pria yang juga menjabat Ketua Palang Merah Indonesia itu, seperti dikutip dari Solopos.
Sri Mulyani memiliki peluang besar untuk menjabat sebagai Menko perekonomian, karena memiliki kualitas. “Kalau pak Jokowi yang minta, mungkin saja,” ucap Aktivis antikorupsi Teten Masduki.
Dalam polling Kawalmenteri.org, mereka yang dijagokan menduduki posisi Menteri Koordinator Perekonomian ada beberapa. Chairul Tanjung, Agus Martowardojo, Faisal Basri, Rheinald Kasali, Emir Satar, Tony Prasetyantoko, Dahlan Iskan, dan Ichsanudin Noorsy.
Begitu juga beritaheadline.com, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian diprediksi akan diisi antara Faisal Basri, Chairul Tanjung.
Dalam polling kabinetrakyat.org, Menteri Koordinator Perekonomian Faisal Basri dijagokan oleh 1.897 responden.
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo menegaskan pemilihan menteri dalam kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla merupakan hak prerogatif Presiden.
"Jujur, saya 'ga' tahu. Yang dari partai pun saya belum tahu. Tunggulah sampai ada penyampaian resmi," katanya saat ditanya perihal kabinet Jokowi-JK usai menghadiri peringatan Pertempuran Lima Hari di Semarang, seperti dikutip Antara.
Tjahjo berulang kali menjawab tidak tahu saat ditanya tentang figur-figur yang masuk dalam kabinet Jokowi, seraya mengatakan pemilihan menteri merupakan hak prerogatif Presiden.
"Saya tidak tahu, itu kan hak prerogatif Presiden. Itu hak Presiden," kata sosok kelahiran Surakarta, Jawa Tengah, 1 Desember 1957 itu.
Sri Mulyani Ditanggapi
Munculnya nama Sri Mulyani dalam daftar calon menteri Kabinet Indonesia Hebat Jokowi, ditanggapi beberapa politis. Wakil Bendahara Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menilai apabila benar Joko Widodo mengangkat Sri Mulyani Indrawati sebagai salah satu menteri, itu menunjukkan ketergantungan Pemerintah Indonesia terhadap asing.
"Ini membuktikan kita tergantung asing terutama International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia, padahal Jokowi ingin bertekad mengangkat ekonomi masyarakat dengan prinsip Trisakti dan Revolusi Mental," kata Bambang Soesatyo di Gedung DPR, Jakarta.
Dia menilai selama ini Sri Mulyani membuat komitmen pembengkakan utang Indonesia dengan biaya tinggi sehingga dikhawatirkan kabinet Jokowi-JK terjerat utang seperti dalam pemerintahan Presiden Yudhoyono.
Bambang menilai, apabila hal itu terjadi maka Koalisi Merah Putih akan melawan dengan kuat karena diklaimnya sebagai benteng terakhir kedaulatan ekonomi Indonesia.
"Kalau benar Sri Mulyani dalam kabinet atau menjadi penasihat, ada peran asing terutama pengaruh IMF dan Bank Dunia. Itu akan mendapat perlawanan kuat KMP karena kami menjadi benteng terakhir kedaulatan ekonomi masyarakat Indonesia," ujarnya.
Bambang menantang pembuktian Jokowi tentang komitmennya mengenai Trisaksi dan Revolusi Mental, serta apabila orientasi pada ketergantungan asing maka dipertanyakan komitmennya tersebut.
Sebelumnya diberitakan Jusuf Kalla telah melakukan pertemuan dengan Direktur Pelaksana Bank Dunia Sri Mulyani Indrawati di Washington DC, Amerika Serikat pada pertengahan Agustus 2014.
