Bisnis.com, JAKARTA--Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak mempermasalahkan jika Joko Widodo menjalankan BPJS Kesehatan dengan nama yang berbeda, asal sang presiden terpilih melanjutkan program jaminan sosial tersebut.
BPJS Kesehatan mulai beroperasi pada 1 Januari 2014 untuk mengelola dana asuransi kesehatan nasional sebagai bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional yang diamanatkan Undang-Undang no. 20/2004.
Program jaminan kesehatan nasional menyediakan perlindungan asuransi kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia, termasuk bantuan premi bagi penduduk miskin.
Presiden SBY mengatakan program yang dijalankan BPJS Kesehatan sudah berada pada jalur yang benar untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Namun, dia juga tidak menyangkal untuk berbagai perbaikan.
"Saya yakin Pak Jokowi lanjutkan ini, mungkin nama bisa bebeda tapi harapannya sama," katanya dalam acara peresmian Gedung Operation Center dan 49 Kantor Layanan Operasional BPJS Kesehatan, Selasa (14/10).
Jokowi, dalam kampanyenya selama pilpres, menjanjikan program asuransi kesehatan universal yang diberi nama Kartu Indonesia Sehat. Konsep tersebut adalah pengembangan dari sistem jaminan kesehatan yang Jokowi terapkan sebagai walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta.
SBY meminta pejabat BPJS menjelaskan seluruh kebijakan yang telah ada dalam program SJSN kepada Jokowi dan mendukung segala upaya perbaikan yang diminta presiden terpilih tersebut.
"Tentu harus disempurnakan dan ditingkatkan. Kelak kemudian ada presiden baru pengganti Pak Jokowi juga memiliki tugas yang sama, agar semakin baik BPJS," kata Presiden.
Jumlah anggota BPJS Kesehatan sampai saat ini (Selasa, 14/10) 129,6 juta orang, melebihi target jumlah peserta pada 2014 yang sebanyak 121,3 juta orang.
_1687008348.jpg?w=184&h=104)
