Bisnis.com, BEKASI — Perusahaan Daerah Mitra Patriot (PDMP), salah satu BUMD milik Pemerintah Kota Bekasi, optimistis dapat segera bersumbangsih bagi penerimaan daerah.
Bidang Perencanaan dan Program PDMP Marhadi mengatakan pihaknya terus mengembangkan tiga anak usaha, yakni PT Sinergi Patriot Bekasi, PT Patriot Jaya Bekasi dan PT Menara Patriot.
Dia menuturkan hingga saat ini baru PT Sinergi Patriot Bekasi, anak usaha yang membantu pemkot dalam pengelolaan gas rumah tangga dan distribusi gas dan penjualan gas sumur Jatinegara, yang mampu bersumbangsih bagi penerimaan asli daerah (PAD).
"Kita sudah ada 1460 sambungan gas di perumahan Rawalumbu dan dapat memberikan Rp50 juta bagi pemkot pada 2013," ujarnya kepada Bisnis, baru-baru ini.
Menurutnya, perseroan akan dapat memberikan sumbangan yang signifikan bagi PAD kota jika sumur gas blok Jatinegara sudah dapat beroperasi. Marhadi bahkan mematok keuntungan perseroan dapat mencapai Rp3-Rp4 miliar dalam setahun.
“Industri sumur gas Jatinegera belum jalan, padahal instalasi sudah siap. Tinggal buka keran, tapi belum mendapatkan ijin dari SKK Migas. Kita berharap akhir 2014 sudah bisa running,” jelasnya.
Marhadi melanjutkan PT Patriot Jaya Bekasi dan PT Menara Patriot yang hingga 2013 belum bisa berkontribusi bagi daerah juga diproyeksikan segera memberikan hasil. PT Patriot Jaya Bekasi, jelasnya, yang berfokus melakukan pengolahan pupuk organik dengan memanfaatkan sampah organik Kota Bekasi berencana merealisasikan pengembangan kawasa pengolahan sampah terpadu pada 2015.
Melalui rencana bisnis itu, Marhadi menuturkan perseroan juga akan menggerakkan industri pengelolaan limbah plastik menjadi biji plastik dan pengolahan sampah menjadi listrik. “Kami sudah punya grand design-nya. Pengolahan pupuk organik maksimal menyerap 10% sampah, 17%-nya jadi biji plastik, dan pengolahan listrik akan menghabiskan sisanya."
Sementara itu, sambung Marhadi, PT Menara Patriot yang baru dibentuk awal 2013 sebagai pelaksana, pengelola dan penggerak bisnis telekomunikasi telah gencar melakukan ekspansi usaha. Pada tahun ini, sebutnya, perseroan diyakini dapat turut bersumbangsih bagi PAD Kota Bekasi.
Seperti diketahui, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia pada pertengahan tahun 2014 melampirkan catatan pada hasil audit atas laporan keuangan Pemerintah Kota Bekasi pada 2013. Salah satu poinnya menyoal penyertaan modal Pemkot Bekasi kepada dua BUMD yang tidak berkontribusi bagi penerimaan daerah.
Adapun, PDMP dalam 4 tahun teraakhir tidak kurang menerima penyertaan modal Rp8 miliar dari pemkot, namun belum bisa bersumbangsih bagi PAD.
Secara terpisah, Direktur PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Patriot Mohammad Asmawi juga optimistis dapat bersumbangsih lebih siggnifikan bagi PAD Kota Bekasi pada 2014. Dia mengungkapkan setiap tahun BPRS terus bersumbangsih dengan nominal yang terus meningkat bagi penerimaan daerah.
Pada 2013, jelas Asmawi, sebenarnya BPRS menghasilkan laba senilai Rp1,2. Namun, perolehan tersebut mesti dicatatkan sebagai laba yang ditahan untuk pencadangan provision for loan losses (PPAP) sebagaimana disyaratkan peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005. Pembentukan PPAP dimaksudkan untuk mendorong perbankan melakukan upaya penyelesaian jika terjadi wanprestasi dan sebagai antisipasi terhadap potensi kerugian.
Oleh karena itu, Asmawi mengatakan BPRS optimistis dapat memberikan laba bagi pemkot pada 2014 seiring target pertumbuhan aset yang dipatok 45% dan laba yang ditargetkan senilai Rp1,7 miliar. “Hingga Agustus laba telah mencapai angka Rp1,2 miliar atau senilai dengan laba sepanjang 2013," ungkapnya kepada Bisnis.
Melalui APBD 2014, pemkot mengalokasikan Rp29,5 miliar kepada empat BUMD, yakni Rp2,5 miliar, Rp2 miliar, dan Rp5 miliar masing-masing kepada BPRS, PDMP dan PDAM Tirta Patriot. Sedangkan, alokasi penyertaan modal terbesar, yakni Rp20 miliar, diberikan kepada PDAM Tirta Bhagasasi.
Dengan PMD tersebut, pemkot menargetkan bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD 2014 mencapai Rp11,83 miliar. Bila dirinci, Tirta Patriot ditargetkan menghasilkan Rp933,40 juta, Tirta Bhagasasi Rp6,32 miliar, BPRS Rp481 juta, dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Rp4,08 miliar bagi kas daerah.
