Bisnis.com, JAKARTA - Anggota DPD asal Aceh Fahcrul Razi mengatakan bahwa laporan LSM Fitra terkait kebocoran anggaran dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Pernyataan tersebut hanya ditujukan untuk memecah belah anggota DPD. Karena itu sebaiknya para anggota DPD yang baru jangan terprovokasi.
"Kita sebagai anggota DPD terpilih tidak mau terprovokasi dengan propaganda-propaganda di luar," tegasnya kepada wartawan di gedung DPD, Kamis (2/10/2014).
Fahcrul menegaskan pernyataan Fitra tersebut sudah dibantah keras oleh Sekjen DPD disertai pernyataan bukti bukti dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
BPK memberikan catatan Opini Wahar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada DPD.
Dia mengatakaan pernyataan Fitra adalah bentuk serangan ini karena tengah menghangat proses pemilihan Ketua DPD RI 2014-2019. Salah satu kandidat kuat adalah calon dari Sumatra Barat Irman Gusman. Namun, hak preogratif itu ada di tangan 132 orang anggota.
Memang sebagai lembaga negara wajar ada serangan serangan untuk memojokan DPD. Apalagi sebagian besar anggota DPD juga adalah tokoh tokoh masyarakat. Jadi itu suatu yang normal saja.
"Yang penting adalah anggota DPD tetap kompak dan tidak terpecah belah atas informasi informasi yang tidak bisa dipertanggung jawabkan," ujarnya
Sebelumnya Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sudarsono Hardjosoekarto membantah tudingan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) bahwa terjadi kebocoran anggaran Rp1,3 miliar pada DPD periode 2009-2014.
Sudarsono menegaskan tidak ada satu rupiah pun anggaran DPD RI yang mengalir untuk kepentingan Ketua DPD Irman Gusman saat menjadi salah satu peserta konvensi calon presiden dari Partai Demokrat.
"Dipastikan tidak ada satu rupiah pun anggarna DPD yang digunakan untuk keperluan konvensi," kata Sudarsono di Gedung DPD.
