Bisnis.com, PEKANBARU - Otoritas Jasa Keuangan Perwakilan Riau meminta perbankan memeriksa kemampuan membayar calon debitur yang mengajukan pinjaman dengan mengagunkan surat keputusan (SK) pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Nurdin Subandi, Kepala OJK Perwakilan Riau, mengatakan perbankan yang beroperasi di Riau harus memperketat seleksi terhadap calon debitur yang mengajukan SK pengangkatannya sebagai PNS dan anggota DPRD.
Hal itu untuk menghindari kredit macet dan gagal bayar, karena kemampuan bayar debitur yang buruk.Tenor kredit yang disalurkan jangan sampai melebihi masa tugasnya.
Perbankan juga harus mendalami kembali kemampuan bayarnya dengan memperhitungkan semua penghasilannya yang sah, katanya di Pekanbaru, Kamis (25/9/2014).
Nurdin menuturkan tim analisa penyaluran kredit perbankan juga harus mengetahui apakah calon debitur yang mengajukan SK pengangkatan sebagai pegawai sudah mendapatkan kredit dari pihak lain atau belum.
Pasalnya, non-performing loan (NPL) di Riau pada akhir kuartal kedua naik menjadi 3,54%, dari yang sebelumnya hanya 3,32%.
Seperti diketahui, anggota DPRD yang baru dilantik di sejumlah daerah kerap menggunakan SK pengangkatannya sebagai agunan kredit dari perbankan.
Beberapa bank bahkan memberikan kemudahan penyaluran kredit kepada masyarakat yang mengagunkan SK pengangkatan PNS dan anggota DPRD.
Meskipun bank dapat menyalurkan kredit dengan agunan SK, perbankan harus mengatur dengan jelas mekanisme pelunasan kreditnya, dan jangan sampai menaikkan NPL, ujarnya.
Berdasarkan sektor ekonomi, NPL konstruksi provinsi tersebut mencapai 7,94%, sektor perdagangan 5,47%, dan jasa sosial masyarakat 4,47%.
Kemudian, Kabupaten Indragiri Hilir menjadi daerah yang memiliki NPL paling tinggi, yakni 8,93%, karena meningkatnya NPL dari penerima kredit bukan lapangan kerja.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
