Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

OJK Riau Minta Bank Dalami Daya Bayar PNS dan Anggota DPRD

OJK Perwakilan Riau meminta perbankan memeriksa daya bayar calon debitur yang mengajukan pinjaman dengan mengagunkan surat keputusan (SK) pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil dan anggota DPRD.
Lili Sunardi
Lili Sunardi - Bisnis.com 25 September 2014  |  16:18 WIB
Kabupaten Indragiri Hilir menjadi daerah yang memiliki NPL paling tinggi, yakni 8,93%.  - Bisnis.com
Kabupaten Indragiri Hilir menjadi daerah yang memiliki NPL paling tinggi, yakni 8,93%. - Bisnis.com

Bisnis.com, PEKANBARU - Otoritas Jasa Keuangan Perwakilan Riau meminta perbankan memeriksa kemampuan membayar calon debitur yang mengajukan pinjaman dengan mengagunkan surat keputusan (SK) pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Nurdin Subandi, Kepala OJK Perwakilan Riau, mengatakan perbankan yang beroperasi di Riau harus memperketat seleksi terhadap calon debitur yang mengajukan SK pengangkatannya sebagai PNS dan anggota DPRD.

Hal itu untuk menghindari kredit macet dan gagal bayar, karena kemampuan bayar debitur yang buruk.Tenor kredit yang disalurkan jangan sampai melebihi masa tugasnya.

Perbankan juga harus mendalami kembali kemampuan bayarnya dengan memperhitungkan semua penghasilannya yang sah, katanya di Pekanbaru, Kamis (25/9/2014).

Nurdin menuturkan tim analisa penyaluran kredit perbankan juga harus mengetahui apakah calon debitur yang mengajukan SK pengangkatan sebagai pegawai sudah mendapatkan kredit dari pihak lain atau belum.

Pasalnya, non-performing loan (NPL) di Riau pada akhir kuartal kedua naik menjadi 3,54%, dari yang sebelumnya hanya 3,32%.

Seperti diketahui, anggota DPRD yang baru dilantik di sejumlah daerah kerap menggunakan SK pengangkatannya sebagai agunan kredit dari perbankan.

Beberapa bank bahkan memberikan kemudahan penyaluran kredit kepada masyarakat yang mengagunkan SK pengangkatan PNS dan anggota DPRD.

Meskipun bank dapat menyalurkan kredit dengan agunan SK, perbankan harus mengatur dengan jelas mekanisme pelunasan kreditnya, dan jangan sampai menaikkan NPL, ujarnya.

Berdasarkan sektor ekonomi, NPL konstruksi provinsi tersebut mencapai 7,94%, sektor perdagangan 5,47%, dan jasa sosial masyarakat 4,47%.

Kemudian, Kabupaten Indragiri Hilir menjadi daerah yang memiliki NPL paling tinggi, yakni 8,93%, karena meningkatnya NPL dari penerima kredit bukan lapangan kerja.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

ojk npl penyaluran kredit
Editor : Fatkhul Maskur

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top