Bisnis.com, SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengakui persoalan infrastruktur menjadi hambatan utama untuk pertumbuhan dunia usaha. Oleh karena itu, Pemrov tahun depan mengajukan anggaran perbaikan infrastruktur Rp2,1 triliun guna mendongkrak kemajuan industri.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memaparkan anggaran perbaikan infrastruktur pada tahun lalu yang disetujui lembaga legislatif yakni sebesar Rp1,2 triliun dari target pengajuan anggaran sebesar Rp1,5 triliun. Dengan dana tersebut, kata dia, kondisi perbaikan jalan raya belum begitu maksimal.
Apalagi, menurutnya, amblesnya Jembatan Comal bulan lalu merupakan ujian berat bagi Pemprov untuk terus melakukan perbaikan infrastruktur di wilayah Jateng.
“Infrastruktur masalah utama. Kami minta dana infrastruktur tahun mendatang sebesar Rp2,1 triliun. Kalau itu dana sebesar itu fokus untuk jalan raya, saya yakin bisa maksimal,” papar Ganjar disela-sela acara ulang tahun Kadin Jateng ke-40 tahun, di Semarang, Rabu (24/9/2014).
Jika pengajuan anggaran infrastruktur Rp2,1 triliun disetujui oleh anggota DPRD Jateng, Ganjar berencana membangun jalan raya di Jateng menggunakan betonisasi.
Menurutnya, perbaikan infrastruktur sangat penting untuk menarik investor membangun perusahaan di Jateng. Pihaknya mengakui kemajuan transportasi kereta api semakin baik dengan adanya double track di wilayah pantai utara (pantura).
“Saya minta double track ada di jalur selatan. Perbaikan bandara masih berjalan, tugas saya ogok-ogok mana saja titik yang perlu diperbaiki. Pelabuhan juga,” ujarnya.
Dia mengatakan ketersedian kawasan industri di Jateng sangat mendukung untuk pertumbuhan dunia usaha. Di samping itu, ketersedian energi di Jawa Tengah perlu didorong agar pasokan listrik ke industri bisa tercukupi.
Pihaknya menyayangkan penolakan sebagian warga atas pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang berkapasitas 1.000 X 2 megawatt (MW) yang mestinya bisa berjalan dengan baik. Dengan dibangun atau tidaknya PLTU Batang, kata dia, Jawa-Bali akan mengalami krisis listrik pada 2016.
“Ini yang harus menjadi perhatian semua pihak. Proyek itu sudah melalui proses amdal. Jadi kami sangat sayangkan mereka yang melakukan protes sampai ke Jepang,” katanya.
Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Semarang M. Nasir memaparkan kondisi ekonomi makro di Jateng ada perkembangan tapi tidak signifikan. Faktornya, ada regulasi dari pemerintah yang bersentuhan dengan dunia usaha kurang menarik bagi investor.
“Bandara problem, pelabuhan problem. Transportasi kurang maksimal,” kata dia.
Menurutnya, pasokan energi di Jawa Tengah harus terpenuhi guna mendukung pertumbuhan industri. Molornya pembangunan PLTU Batang, kata Nasir, sangat disesalkan pelaku usaha yang hendak berinvestasi ke wilayah ini.
“Bagaimana perusahaan bisa berjalan maksimal kalau pasokan listrik saja kurang,” paparnya.
Nasir mengatakan secara ideal dana perbaikan infrastruktur di Jawa Tengah sebesar Rp3 triliun-Rp4 triliun. Besaran dana itu, kata dia, mampu memperbaiki tatanan infrastruktur dalam jangka panjang baik jalur darat dan jalur laut.
“Untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur, porsi anggaran infrastruktur harus diperbanyak,” ujarnya.
