Bisnis.com, BANDUNG--Meski tahun ini laju pertumbuhan industri mebel dan kerajinan Jawa Barat cenderung melambat, para pelaku industri mengaku tetap siap dalam menghadapi masyarakat ekonomi Asean (MEA) 2015.
Penjualan pada tahun ini diperkirakan mencapai Rp13 triliun, atau meningkat Rp3 triliun dibandingkan penjualan tahun lalu yang mencapai Rp10 triliun.
Ketua DPD Asosiasi Mebel dan Kerajinan Indonesia (AMKRI) Bandung-Priangan, Syahrizal Mustafa mengakui ada pertumbuhan dalam penjualan, namun laju pertumbuhan tidak sesignifikan tahun sebelumnya.
"Jumlah penjualan tahun 2013 jika dibandingkan dengan 2012 tumbuh hingga nyaris 85%," kata Syahrizal kepada Bisnis, Jumat (5/9).
Dalam menghadapai MEA 2015, pihaknya akan meningkatkan kualitas produk untuk bersaing dengan produk luar negeri.
Para pelaku industri telah siap dalam penerapan standardisasi produk keramik melalui pencantuman label Standar Nasional Indonesia (SNI).
"Penerapan SNI bermanfaat untuk mengurangi impor keramik yang sebelumnya membanjiri pasar domestik," ujar Syahrizal.
Untuk memajukan industri mebel dan kerajinan nasional ke tingkat internasional, para pengusaha mengharapkan dukungan penuh dari pemerintah untuk membuat regulasi yang mendukung penuh pengembangan industri furnitur di Indonesia.
"Pasalnya, industri furnitur adalah kelompok paling besar dan kuat di industri yang menjadi bantalan saat terjadi krisis," tukasnya.
Selain itu, Syahrizal menganggap, dalam memperkuat research and development (R&D), industri keramik nasional memerlukan penambahan dan peningkatan peralatan laboratorium uji serta optimalisasi fungsi lembaga penelitian.
"Kebutuhan tersebut untuk mengembangkan produk dan proses produksi agar dapat diaplikasikan oleh industri nasional," tutur Syahrizal.
Karenanya Amkri Bandung-Priangan pun menggandeng sejumlah lembaga, seperti lembaga pendidikan, termasuk lembaga pemerintahan, baik provinsi maupun kota-kabupaten.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat meminta pemerintah mempermudah pengurusan label SNI.
Ketua Apindo Jabar Dedy Widjaja mengatakan pengurusan SNI penting dilakukan karena merupakan keterjaminan produk untuk bisa berdaya saing dengan luar negeri.
“Semestinya pengurusan SNI dilakukan sejak 10 tahun lalu, tidak mendadak seperti saat ini.” katanya.
Dia menjelaskan pemerintah pusat harus sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar mendirikan laboratorium SNI di masing-masing wilayah agar pengurusan SNI dipercepat.
“Laboratorium SNI hanya ada di pemerintah pusat, sehingga menyulitkan pengusaha di daerah untuk mengurus produknya," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
