Bisnis.com, BANDUNG— Pemerintah Provinsi Jawa Barat sedang berupaya untuk mengoptimalisasi peningkatan gizi masyarakat melalui sistem fortifikasi pada sejumlah produk pangan.
Fortifikasi sendiri merupakan penambahan zat gizi mikro yang diterapkan dalam Standar Nasional Indonesia (SNI). Beberapa produk makanan yang sudah difortifikasi melalui SNI diantaranya beras, garam, tepung terigu, dan minyak kelapa.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jabar Ferry Sofwan Arif mengatakan pelaksanaan fortifikasi dan penerapan SNI kepada sejumlah produk makanan memang perlu dilakukan.
“Selama ini fortifikasi hanya dilakukan pada produk makanan atau bahan pangan tertentu, umumnya beras, padahal harusnya bisa diperluas pada sumber bahan pangan lainnya,” kata Ferry, Kamis (4/9/2014).
Saat disinggung mengenai anggaran, Ferry mengakui, pemprov membutuhkan biaya yang tidak sedikit namun dia tidak dapat merinci secara pasti.
Ia hanya bisa memberikan gambaran mengenai proyek percontohan Karawang yang memproduksi 5.000 ton raskin forti, dan membutuhkan 50 ton premix yang diimpor dari Amerika Serikat.
Disperindag akan bekerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan instansi-instansi terkait lainnya seperti Dinas Pertanian dan Dinas Perkebunan untuk memperluas fortifikasi pada sumber pangan lainnya.
“Menjadi suatu kewajiban untuk menyediakan bahan pangan berkualitas bagi masyarakat Jabar, namun jika hanya terhenti di beras kita akan kesulitan melakukan diversifikasi pangan,” tutur Ferry.
Karenanya, dia pun mewajibkan para pengusaha makanan dan minuman untuk berkerja sejalan dengan kebijakan tersebut.
Kalangan pengusaha industri makanan dan minuman sendiri sangat mengapresiasi langkah pemprov Jabar dalam memperluas fortifikasi bahan pangan untuk memperbaiki asupan gizi masyarakat Jabar.
Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Franky Sibarani mengatakan sebanyak 80% anggota Gapmmi berada di Jawa Barat. Dia melihat hal itu sebagai tantangan bagi pengusaha untuk membuat produk yang baik untuk masyarakat.
“Pengusaha secara otomatis akan merasakan dampak positif dari penjualan produk pangan fortifikasi. Kepuasan konsumen akan membuat pengusaha memproduksi makanan berkualitas secara berkelanjutan,” kata Franky.
Franky menilai produk makanan dan minuman fortifikasi sangat baik karena kebutuhan vitamin tambahan tidak dapat diproduksi secara alami oleh tubuh manusia. Namun sebagai pengusaha ia mengaku tidak pernah mendapatkan insentif dari pemerintah dalam melakukan proses fortifikasi.
“Memang tidak ada insentif dan pada dasarnya pengusaha memang tidak butuh insentif, karena memang kewajiban kami untuk menghadirkan produk makanan dan minuman bermutu untuk masyarakat,” kata Franky.
Pihaknya berjanji untuk selalu membantu pemerintah melaksanakan fortifikasi melalui tindakan rekayasa teknologi, guna memperkaya nilai gizi bahan pangan terhadap produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang tergabung dalam Gapmmi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
