Bisnis.com, JAKARTA - Selama lima tahun terakhir sejak 2009, jumlah penduduk miskin Indonesia berkurang 4,25 juta, dari 32,53 juta atau 14,15% penduduk menjadi 28,28 juta penduduk atau 11,25%.
Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Bambang Widianto menyatakan keberhasilan ini merupakan hasil komitmen politik dari kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta TNP2K dalam pelaksanaan tugasnya.
Menurut Bambang, penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas selama 5 tahun terakhir selama pemerintahan SBY-Boediono. Disamping itu, dalam pencapaian tujuan lain yang juga penting adalah menjangkau masyarakat miskin dan rentan, serta mengurangi kesenjangan.
Bambang juga menjelaskan beberapa pencapaian kerja yang telah berhasil dilakukan sesuai dengan mandat utama TNP2K, di antaranya adalah perbaikan sasaran dari hampir seluruh program penanggulangan kemiskinan dengan menggunakan Basis Data Terpadu (BDT).
“BDT memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari sekitar 25 juta rumah tangga [96 juta individu] dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia,” katanya, seperti dikutip laman resmi setkab, Rabu (13/8/2014).
Selain itu, TNP2K juga berhasil melakukan perbaikan mekanisme pelaksanaan program, termasuk penyaluran bantuan, dengan merumuskan terobosan kebijakan yakni Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang dapat digunakan untuk mendapatkan berbagai program perlindungan sosial, termasuk Raskin, Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) serta terdaftar program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
TNP2K didirikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagai wujud komitmen Pemerintah untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan di Indonesia.
TNP2K bertanggungjawab kepada Presiden dan diketuai oleh Wakil Presiden, yang beranggotakan para Menteri dan Pimpinan Lembaga terkait bidang Kesejahteraan Rakyat.
