Bisnis.com, BANDUNG- Pemerintah Provinsi Jawa Barat berhasil merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak sebesar Rp7,09 triliun hingga akhir semester II 2014.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Jabar Iwa Karniwa mengatakan realisasi yang dibukukan pihaknya cukup menggembirakan karena terus mendekati target total pajak daerah 2014 yang mencapai Rp12,215 triliun.
“Artinya sampai akhir Juli 2014 kami sudah mencapai 58,05% dari target,” katanya di Bandung, Rabu (6/8/2014).
Iwa memaparkan realisasi pajak daerah paling besar datang dari sektor pajak kendaraan yang terdiri dari pajak kendaraan bermotor (PKB) Rp2,83 triliun atau 64,02% dari target sebesar Rp4,420 triliun.
Lalu dari bea balik nama kendaraan bermotor I sebesar Rp3,038 triliun dari target Rp4,154 triliun atau 73,14%. Ketiga datang dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) Rp1,02 triliun atau 53,44% dari target Rp1,91 triliun.
Sementara itu dari bea balik nama kendaraan bermotor II dari target sebesar Rp111,2 miliar baru terealisasi 61,48% atau Rp68,3 miliar. Sedangkan dari pajak air permukaan (PAP) meraih Rp30,1 miliar dari target sebesar Rp40,2 miliar atau 74,77%. Dari Pajak rokok sendiri Jabar sudah merealisasikan Rp103,2 miliar dari target Rp1,578 triliun.
Peningkatan pajak daerah menurut Iwa ditopang oleh makin tingginya kesadaran masyarakat membayar pajak. Di sisi lain, upaya Dispenda menggelar sensus kendaraan perlahan mulai menuai hasil yang signifikan. “Ada kesadaran wajib pajak yang meningkat signifikan, ini membuat realisasi terangkat naik,” katanya.
Dispenda Jabar sendiri berinisiatif mengubah data pendapatan daerah pada 2014 ini dari per semester menjadi per triwulan. Hal ini terjadi karena Pemprov Jabar menaikan target PAD cukup signifikan dibanding pada tahun sebelumnya.
“Kami memperketat evaluasi sekaligus memperbaiki dari sisi kelembagaan,” katanya.
Hasilnya data total pendapatan bisa diketahui lebih cepat dibanding sebelumnya yang biasanya dua minggu diupayakan informasinya diperoleh dalam kurun waktu3-4 hari. Menurut Iwa dengan perbaikan ini, pihaknya bisa mengetahui berapa saldo yang dimiliki Pemprov Jabar. “Kami upayakan info real time terkait saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir,” katanya.
Pihaknya dari kelembagaan pendapatan juga mengubah skema dari by object jadi by process dengan mengganti kepala seksi pajak dan non pajak menjadi kasie pendapatan dan kasie penerimaan serta penagihan.
“Dispenda juga akhirnya mengkoordinir seluruh pendapatan termasuk pendapatan lainnya yang sah,” paparnya.
Di sisi lain, pendapatan Provinsi Jabar ditargetkan akan terus membesar karena pada 2015 sejumlah BUMD milik provinsi akan memberikan keuntungan signifikan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
