Bisnis.com, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggandeng Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) untuk mengawal penggunaan anggaran Pekan Olahraga Nasional (PON) 2016 mendatang.
Kerjasama pengawasan ini diikat dalam nota kesepahaman pendampingan anggaran PON 2016 antara kedua belah pihak yakni Gubernur Jabar Ahmad Heryawan dan Ketua BPKP RI Mardiasmo, di Gedung Sate, Bandung, Selasa (5/8/2014).
Kepala BPKP Mardiasmo mengatakan karena PON merupaka even besar dan nasional lewat kerjasama ini pihaknya akan memberikan supervisi dan pendampingan dalam proses perencanaan hingga penggunaan anggaran PON.
“Untuk itu kami mengusulkan supaya nantimya dibentuk tim yang betul-betul solid dan profesional,” katanya.
Menurutnya tim ini nantinya akan menindaklanjuti kesepahaman tadi sehingga keberadaan kerjasama ini menjadi payung hukum bagi pelaksanaan PON.
Mardiasmo menekankan agar sejumlah hal yang bisa menjadi persoalan hukum di kemudian hari harus diwaspadai Pemprov Jabar.
“Ada persoalan aset venue yang bisa menjadi sengketa. Belum soal pendanaan dari APBN, APBD dan swasta, ini harus dipertanggungjawabkan setiap rupiahnya,” katanya.
BPKP menilai nota kesepahaman ini selangkah lebih maju dibanding penyelenggaraan PON di Riau 2012 lalu.
Menurut Mardiasmo, pihak panitia besar (PB) PON Riau melakukan kerjasama serba mendadak dan setelah proses penganggaran berjalan. “Bahkan ada yang sudah nasi menjadi bubur, kita enggak bisa lagi [optimal],” katanya.
Setelah kerjasama ini diteken, selanjutnya tim yang dibentuk akan menentukan struktur berisi sejumlah rambu-rambu apa yang boleh dan tidak boleh dikerjakan.
Menurutnya, aturan teknis juga harus dibuat solid dan tidak berbelit agar penyelenggaraan PON berjalan baik. “Dari mulai venue, transportasi, kontrak event organizer harus dibuat petanya,” katanya.
BPKP saat ini sudah menyebarkan surat pemberitahuan pada agensi-agensi terkait penyelenggaraan PON soal penyerapan dan penggunaan anggaran.
Menurutnya pemberitahuan ini dilakukan agar kasus PON Riau tidak berulang di Jawa Barat.
“Tapi kan seperti imbauan dilarang merokok, mana tahu kalau ada yang merokok diam-diam,” ujarnya.
Ketua Harian III PB PON 2016 Iwa Karniwa mengatakan BPKP digandeng karena memiliki kemampuan perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
Menurutnya, tim bersama nantinya akan menyusun semacam panduan perencanaan agar menjadi landasan pelaksanaan PON.
“Kita juga akan mendapat saran pengadaan barang dan jasa. Jadi BPKP terlibat dari perencanaan sampai pertanggungjawaban,” katanya.
Iwa mencontohkan, dari segi penyusunan anggaran harus tepat kode keuangannya apakah hibah atau bantuan anggaran ke kabupaten/kota bentuknya. Kemudian di sisi pelaksanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa harus memenuhi kaidah serta kontrak yang jelas.
“Termasuk, bagaimana pertanggungjawaban anggaran tersebut. Venue yang digunakan juga tidak terbengkalai setelah pelaksanaan,” katanya.
Menurutnya dengan anggaran yang besar, Pemprov harus hati-hati melangkah karena anggaran yang harus dipertanggungjawaban berasal dari APBN, APBD dan swasta. Pihaknya saat ini masih menghitung total anggaran yang pengelolaannya akan disupervisi BPKP.
Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan keterlibatan BPKP dalam pengelolaan anggaran ini membuat pihaknya jauh lebih nyaman dalam menggelar PON 2016.
Menurutnya ada 44 cabang olahraga, ribuan atlet, 850 medali emas yang jika tidak dikelola dengan baik secara administrasi tidak akan sukses.
Menurutnya penyelenggaraan PON tidak bisa dilakukan dengan manajemen yang tradisional.
Dari sisi anggaran yang terbilang besar, keterlibatan BPKP memudahkan pihaknya dalam menyalurkan anggaran.
Ke depan setelah tim ini dibentuk dan bekerja, rumusan teknis akan segera disusun.
“Termasuk kontrak-kontrak yang berkaitan dengan penyelenggaraan, itu urusan teknis,” katanya.
