Bisnis.com, BANGKOK – Junta Thailand yang mengambil alih kekuasaan Thailand pada 22 Mei lalu didesak pangkas subsidi bahan bakar yang telah membebani keuangan negara US$15,6 miliar dalam tiga tahun terakhir.
Direktur perusahaan minyak dan gas negara Thailand PTT Pcl, Piyasvasti Amranand mengatakan alokasi dana subsidi sebaiknya digunakan untuk pembangunan proyek-proyek infrastruktur.
“Pemangkasan akan lebih mudah karena mereka memiliki kuasa untuk meregulasi ulang harga energi. Jika tidak sekarang, sulit untuk mereformasi harga bahan bakar kelak,” kata Piyasvasti di Bangkok, Kamis (17/7). Sebelum menjadi Dirut PTT Plc, Piyasvasti adalah Menteri Energi Thailand.
Sejak mengambil kedudukan Yingluck Shinawatra, Junta telah membantu pembiayaan aktivitas 800.000 petani dan meningkatkan belanja untuk mengembalikan pertumbuhan yang terkontraksi pada kuartal I lalu.
Menurut Piyasvasti, pemangkasan subsidi akan memberikan Junta dana setidaknya 2,4 triliun baht atau setara US$75 miliar untuk merealisasikan rencana modernisasi sistem transportasi Thailand.
“Pemerintahan Junta tampaknya dapat bergerak lebih cepat untuk melakukan reformasi, daripada pemerintahan yang terpilih dari sistem pemilu,” kata ekonom Bank of America Merrill Lynch, Chua Hak Bin di Singapura.
Menurut data Kementerian Energi, Thailand mengimpor 85% kebutuhan minyak mentahnya. Awal Juni lalu, ekonom Junta, Prajin Juntong mengatakan harga-harga di Thailand akan disesuaikan dengan kondisi pasar.
