Bisnis.com, MANILA – Fenomena ketimpangan perekonomian masyarakat Asia meluas dalam dua dekade terakhir di tengah pertumbuhan masif yang tidak dapat dielakkan. Negara-negara di Asia dinilai belum memfokuskan diri secara total terhadap isu ini.
Asian Development Bank (ADB) melalui laporan bertajuk Inequality in Asia and The Pacific : Trends, Driver, and Policy Implications menunjukkan Koefisien Gini sebagian besar negara-negara Asia naik signifikan.
Dalam laporannya, ADB membandingkan indeks Koefisien Gini negara-negara Asia pada tahun 1990-an dan 2000-an.
Adapun ketidak merataan yang disorot oleh ADB pada laporannya yaitu pada pendapatan dan ketimpangan kesempatan pengembangan diri.
“Dalam 20 tahun terakhir, sekitar empat perlima atau 80% populasi Asia tinggal di wilayah yang ketimpangannya terus naik,” ungkap laporan yang disusun oleh Profesor Cornell University Ravi Kanbur, Ekonom ADB Changyong Rhee, dan Ekonom ADB Juzhong Zhuang.
Sebanyak 12 dari 30 negara yang dipantau ADB menunjukkan Koefisien Gini yang semakin memburuk dalam 2 dekade terakhir.
Ketimpangan paling menonjol terjadi di China dengan indeks KG sebesar 32,4 pada 1990 menjadi 43,4 pada 2008.
Indeks KG India pada 1993 adalah 32,5 dan menjadi 37 pada 2010. Indeks KG Indonesia pada 1990 adalah 29,2 dan menjadi 38,9 pada 2011. Adapun ambang batas ketimpangan tertinggi menurut Adb adalah indeks 40.
Mirisnya, ketimpangan terus meluas di tengah upaya luar biasa negara-negara Asia-Pasifik untuk mengurangi kemiskinan.
Laporan tersebut menyebutkan, dari periode 1990-2010, pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) rata-rata negara berkembang Asia adalah 7%, 3 kali dari pertumbuhan rata-rata negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara, dan lebih tinggi 2 kali lipat dari pertumbuhan Amerika Latin.
Faktor-faktor yang menjadi pendorong pertumbuhan cepat Asia adalah kemajuan teknologi dan reformasi pasar. Sayangnya, persoalan keterampilan tenaga kerja, modal, dan ketimpangan pendapatan antara masyarakat perkotaan dan perdesaan masih mengintai.
“Infrastruktur publik yang tidak tertata menyebabkan distribusi pendapatan yang tidak merata. Peluang ekonomi daerah perkotaan dan tepian tidak sama. Ketimpangan membedakan kesempatan,” tulis laporan tersebut.
Beberapa hal yang harus menjadi kunci utama fokus pemerintah menurut ADB yaitu mengefisiensikan kebijakan fiskal, meningkatkan konektivitas regional, upaya pertumbuhan yang ramah tenaga kerja, dan tidak hanya menciptakan fasilitas, namun juga akses terhadap fasilitas tersebut.
