Bandara Kertajati: Silpa Jabar Dialokasikan Untuk Penambahan Lahan

Sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) APBD Jabar 2013 masih mencapai angka Rp3,58 triliun. Pemprov berencana mengalokasikan untuk penambahan lahan di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka.
Wisnu Wage Pamungkas | 02 Juli 2014 14:40 WIB
Ilustrasi

Bisnis.com, BANDUNG – Sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) APBD Jabar 2013 masih mencapai angka Rp3,58 triliun. Pemprov berencana mengalokasikan untuk penambahan lahan di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka.

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) provinsi Jawa Barat 2013 naik 10 % lebih dari anggaran pendapatan yang ditetapkan.

Pendapatan daerah yang bersumber dari PAD Jabar per 31 Desember 2013 sebesar 110, 69% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 17,38 triliun lebih menjadi Rp 19,23 triliun lebih.

Gubernur mengatakan komponen penunjang naiknya pendapatan ini didasarkan pada pendapatan asli daerah (PAD), pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan serta lain-lain PAD yang sah.

“PAD Jabar realisasinya mencapai Rp 12,36 triliun lebih atau sekitar 117,56 % dari anggaran yang ditetapkan sebelumnya yaitu Rp10,51 triliun lebih,” katanya di Bandung, Rabu (2/7/2014).

Menurut Aher, naiknya pendapatan daerah ini berkembang sesuai dengan meningkatnya potensi ekonomi daerah, sehingga realisasi PAD ini didasarkan pada semakin tumbuh dan berkembangnya perekonomian Jabar.

"Pungutan yang bersumber dari PAD ini secara kontekstual berbasis pada pertumbuhan perekonomian masyarakat dan sangat erat kaitannya dengan perkembangan suatu daerah" katanya.

Dia memaparkan pajak daerah yang diterima Jabar pada 2013 lalu sebesar Rp 11,23 triliun lebih atau naik 15,66 % dari anggaran yang ditetapkan sebelumnya yaitu Rp9,71 triliun lebih.

Sementara retribusi daerah yang diterima sebesar Rp63,65 miliar lebih atau naik 11,42% dari anggaran yang ditetapkan sebelumnya yaitu Rp57,12 miliar lebih.

Untuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, realisasinya sebesar Rp261,60 miliar lebih atau 99,73% dari anggaran yang ditetapkan sebelumnya yaitu Rp262,31 miliar lebih. Dan untuk penerimaan lain-lain dari PAD yang sah, penerimaannya sebesar Rp798,70 miliar lebih atau naik 66,53% dari anggaran yang ditetapkan yaitu Rp479,62 miliar lebih.

Sedangkan untuk keseluruhan transaksi dan realisasi anggaran dalam APBD Jabar 2013 ini,diketahui bahwa sisa lebih perhitungan anggarannya atau SILPA diperoleh Rp3,58 triliun lebih.

“Sementara untuk belanja daerah, dapat direalisasikan sebesar Rp18,39 triliun lebih atau 91,74% dari alokasi anggaran sebesar Rp 20,05 triliun lebih,” katanya.

Ketua Komisi B DPRD Jabar Selly Gantina menilai, sejatinya Silpa sebesar Rp3,5 triliun sudah terpakai sebesar Rp1 triliun lebih di APBD murni 2014.

Menurutnya, sisa Silpa sebanyak Rp2,5 triliun harus dipakai oleh Pemprov Jabar untuk program-program yang tepat sasaran.

“Namun karena masuk di APBD perubahan, dengan sisa waktu yang terbatas saya pesimis anggaran akan bisa terserap optimal,” katanya kepada Bisnis.

Pihaknya menyarankan agar penyerapan anggaran terutama Silpa 2013 ini bisa terserap cepat, maka Pemprov harus mengalokasikan sebesar 10% untuk sektor ekonomi dan infrastruktur.

Sisanya untuk memenuhi janji kampanye gubernur yang bisa direalisasikan dalam waktu terbatas.

“Juga untuk persiapan PON 2016 yang pembiayaanya harus memakai jamak. Tapi Pemprov belum melakukan apa-apa sampai sekarang,” katanya.

Selly memprediksi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jabar akan tergesa-gesa menggunakan anggaran agar cepat terserap.

Salah satu jalan agar penyerapan cepat, kemungkinan Pemprov akan memperbesar bantuan keuangan ke kabupaten/kota ketimbang mengandalkan program OPD.

“Ini akan sulit mengukur kinerjanya. Buat apa OPD capek-capek bikin program kalau ujungnya diserahkan ke daerah?” katanya.

Asisten Daerah IV Administrasi Setda Jabar Iwa Karniwa mengatakan Silpa sebesar Rp3,58 triliun selain berasal dari over target pendapatan di antaranya datang dari kas Badan Layanan Umum Daerah RS Al Ihsan sebesar Rp14,5 miliar, kas di Dinas Perhubungan Rp91,7 miliar dan utang bagi hasil ke kabupaten/kota Rp570 miliar.

“Yang di Dishub itu terkait pembebasan lahan di Bandara Kertajati ada mekanisme pencairan yang ketat,” katanya.

Menurutnya, pencairan ganti rugi untuk warga dilakukan benar-benar cermat agar sampai pada pemlik tanah yang tercantum di sertifikat.

Iwa memastikan Silpa di Dishub itu sudah tersalurkan seluruhnya setelah dimasukan kembali ke dalam APBD murni 2014.

“Kalau di Al-Ihsan ini memang dana stand by yang harus disiapkan oleh pihak rumah sakit, karena ini sifatnya pelayanan bagi masyarakat,” katanya.

Setelah dimasukan ke APBD murni, sisa riil Silpa 2013 menurutnya tinggal Rp1,235 triliun saja yang rencananya akan dimasukan dalam APBD Perubahan 2014.

Agar penyerapan tinggi meski waktunya terbatas, pihaknya akan memprioritaskan anggaran untuk persiapan PON 2016, pemenuhan janji kampanye yakni penambahan ruang kelas baru (RKB). “Termasuk pembebasan lahan di Kertajati terus kita prioritaskan,” ujarnya.

 

Tag : bandara kertajati, silpa
Editor : Saeno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top