Bisnis.com, MUMBAI—Perdana Menteri India Narendra Modi yang baru membuat gebrakan untuk mengembalikan pendapatan yang menguap hingga triliunan dolar ke luar negeri akibat penggelapan pajak.
Sejak dilantik pada 26 Mei lalu, Modi telah membentuk tim investigasi yang beranggotakan mantan hakim dan regulator untuk menemukan aset pemerintah yang hilang ‘black money’. Penggelapan pajak tersebut ditaksir mencapai US$2 triliun, lebih dari pendapatan produk domestik bruto (PDB) tahunan.
“Itu akan memberikan sinyal yang keras dan jelas bagi pengemplang pajak. Komitmen seperti ini selalu tidak dibarengi dengan kemauan politik yang keras, saya harap bisa berbeda kali ini,” kata Arum Kumar, dosen ekonomi Jawaharlal Nehru University di New Delhi, Minggu (8/6/2014).
India adalah negara ketiga, setelah Amerika Serikat dan Inggris yang juga memerangi penggelapan pajak.
Menurut laporan Global Financial Integrity 2013, India menempati peringkat ketiga sebagai negara dengan jumlah uang ilegal yang ‘terbang’ ke luar negeri terbanyak, setelah China dan Rusia pada 2011. Lebih lanjut, dana yang keluar dari India itu ditaksir mencapai US$644 miliar.
Kumar memperkirakan India telah kehilangan setidaknya 60 triliun rupee (US$1 triliun) setiap tahunnya dari sektor formal, salah satunya perbankan, dan sekitar 6 triliun rupee tersimpan di luar negeri.
“US$2 triliun adalah total uang yang tersimpan di luar negeri secara ilegal, tanpa membayar pajak atau menutupnya dari akses pemerintah. Pendapatan pajak dari aset-aset itu bisa melebihi US$600 miliar, berdasarkan bunga 30% dan penalti,” tambahnya.
Laporan International Monetary Fund (IMF) pada Mei lalu menyebutkan defisit fiskal akan membengkak tahun ini, tertinggi di antara BRIC (Brasil, Rusia, India, dan China). pasalnya, proporsi pajak dari PDB terhitung rendah.
