Bisnis.com, JAKARTA--Setara Institute meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) memasukan materi hak asasi manusia (HAM) dan kebebasan beragama dalam debat capres dan capres.
Sebagaimana diagendakan KPU, debat capres dan cawapres akan dilaksanakan sebelum Pilpres 2014 digelar pada 9 Juli nanti yang bisa dilihat langsung oleh publik.
"Hari ini kami telah melayangkan surat terbuka ke KPU agar debat capres-cawapres memasukan materi yang cukup penting untuk diketahui publik," kata Bonar Tigor Naipospos, Wakil Ketua Setara Institute, Senin (9/6/2014).
Surat yang dilayangkan Setara Institite ke KPU tersebut memuat tiga unsur penting terkait topik kebebasan beragama. Pertama, saat ini di tingkat negara, hukum yang berlaku soal kebebasan tersebut masih diskriminatif.
Kedua, di tingkat masyarakat, toleransi antar umat beragam semakin menurun dipicu oleh potensi ketegangan di tengah masyarakat yang kerap terjadi.
Pihaknya meminta para capres dan cawapres untuk bisa diuji soal pandangan terhadap kekerasan mengatasnamakan agama dan keyakinan, pandangan kandidat soal penyelesaian ketegangan menimpa jemaah Ahmadiyah, Syiah, Kristiani dll.
Surat yang ditembuskan ke KPU juga berisi soal korban pelanggaran kebebasan yang hingga saat ini belum mendapatkan hak yang adil dari pemerintah.
Ketiga, capres dan cawapres diminta untuk mendiskusikan dan menyampaikan misinya terkait pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan HAM.
