Bisnis.com, JAKARTA - Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra berkicau panjang lebar tentang banyak hal terkait hiruk pikuk dunia perpolitikan nasional.
Melalui akunnya di Twitter, Yusril memposting sebanyak 46 pernyataannya dari soal potensi kevakuman kekuasaan jika pengganti Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Budiono,tidak dilantik tepat waktu pada 20 Oktober 2014,hingga sindiran terhadap calon presiden Joko Widodo (Jokowi).
Berikut bagian terakhir dari pernyataan Yusril:
31. MK nyatakan diri tak berwenang memutus permohonan saya untuk menafsirkan Pasal 6 ayat 2 UUD 45 bhw partai atau gabungan partai peserta..
32. Pemilu mencalonkan pasangan Presiden dan Wapres sebelum pileg dilaksanakan
33. Akibatnya, pencalonan baru dilakukan setelah pileg, agar tahu treshold 20 persen kursi atau 25 persen suara sah
34. Akibatnya lagi, partai2 terpaksa harus "berkoalisi" mengajukan capres cawapres. Koalisi tak dikenal dalam sistem Presidensial
35. Untuk membangun "koalisi" itu alotnya bukan main. Tawar menawar atau dagang sapi atau koe handel bahasa belandanya, pasti terjadi
36. Akhirnya muncullah koalisi PDIP dkk yg memunculkan Jokowi JK dan kolisi Geindra dkk yg memunculkan Prabowo Hatta
37. Kok bisa muncul "koalisi" seperti ini dan pasangan capres/cawapres seperti ini? Jawabannya ya "apa boleh buat" lagi
38. Jawaban apa boleh buat muncul lagi karena waktu mepet, jadi apa boleh buat.. Hahaha
39. Presiden dan Wapres terpilih nanti akan alot menyusun kabinet karena desakan partai2 untuk dapat jatah
40. Saling sikut antar partai koalisi, bahkan antar teman separtai memperebutkan jatah kabinet pasti akan terjadi
41. Ahirnya karena waktu mepet, kabinet harus segera diumumkan, maka Presiden dan Wapres adalah orang pertama yg tak puas dg kabinetnya
42. Kalau ditanya Presiden dan Wapres terpilih nanti "kok kabinetnya kayak gini, Boss". Jawabnya ya pasti "apa boleh buat" partai2 ngotot..
43. Maka anggota DPR, DPD, MPR, Presiden dan Wakil Presiden serta menteri kabinet yg dilantik nanti, semua #adalah orang2 "apa boleh buat"
44. Kalau negara dipimpin orang2 yg "apa boleh buat", maka apa yg dapat mereka perbuat untuk memperbaiki bangsa dan negara ini?
45. Kalau pertanyaan tadi ditujukan kepada Pak Jokowi, apakah jawabannya "rapopo" juga, waduh...
46. Hehehe raisopopo yo rapopo to? (Tidak bisa berbuat apa2, ya tidak apa2 kan?) hehehehe... Salam saya dari Manila, Philippine.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
