YUSRIL IHZA MAHENDRA: Pemilu Presiden 2014 Inkonstitusional (2)

Bisnis.com, JAKARTA - Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra berkicau panjang lebar tentang banyak hal terkait hiruk pikuk dunia perpolitikan nasional.

Melalui akunnya di Twitter, Yusril memposting sebanyak 46 pernyataannya dari soal potensi kevakuman kekuasaan jika pengganti Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Budiono,tidak dilantik tepat waktu pada 20 Oktober 2014,hingga sindiran terhadap calon presiden Joko Widodo (Jokowi).

Berikut kutipan lengkap pernyataan Yusril:

16. Sogok menyogok terjadi dimana-mana. Untuk dapat kursi, partai dan calegnya harus keluarkan uang ratusan milyar

17. Calon pemimpin menyogok rakyatnya agar memilih. Sebagian rakyat juga minta disogok agar memilih sang calon pemimpin

18. Dugaan saya, kalau sdh terpilih, para anggota dewan inipun dengan mudah akan disogok pula. Sogok-menyogok makin gila. Semua dengan uang

19. Partai dan calegpun saling kanibal di daerah2. Suara pemilih dijualbelikan, kongkalikong dengan anggota KPUD

20. Kalau mau dibawa ke MK, sampai kapanpun MK takkan sanggup menanganinya, karena yg dibawa ke MK adalah kasus demi kasus

21. MK kita tidak berwenang menyatakan Pemilu batal karena melanggar konstitusi dan UU akibat curang dan politik uang

22. MK kita beda dengan MK Thailand yg bisa menyatakan hasil Pemilu batal seluruhnya, sehingga pemerintah demosioner jalan terus

23. MK kita tidak bisa. Betapapun bobroknya Pileg, DPR, DPD dan MPR harus dilantik 1 Oktober. Kalau tdk, akan terjadi kevakuman kekuasaan

24. Betapapun rusaknya moral politisi kita yg mendapakan kursi legislatif walau bergelimang sogok, mereka tetap harus dilantik

25. Mengapa harus dilantik? Jawabannya "Apa Boleh Buat". Kalau tidak dilantik akan terjadi kevakuman kekuasaaan.

26. Kini partai2 yang ikut pileg dengan segala kecurangan itu sudah mencalonkan pasangan Presiden dan Wk Presiden, Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta

27. Kok keduanya bisa berpasangan? Jawabannya ya "Apa Boleh Buat" juga

28. MK sudah nyatakan bhw Pileg dan Pilpres dipisah itu bertentangan dengan UUD 45. Bertentangan itu artinya "inkonstitusional".

29. Tapi MK bilang, itu baru berlaku tahun 2019. Jadi Pilpres sekarang ini inkonstitusional? Jawabnya "ya", tapi "apa boleh buat"

30. Kalau tidak dilaksanakan Pilpres, akan terjadi kevakuman pemerintahan negara. Jadi ya "apa boleh buat".(bersambung)