Bisnis.com, PEKANBARU—Pemerintah Provinsi Riau meminta Kementerian Keuangan bisa mengembalikan Bea Keluar (BK) CPO melalui pembangunan infrastruktur jalan usaha tani untuk seluruh wilayah kabupaten/kota.
Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Zulher mengatakan hingga saat ini belum ada respons dari pemerintah pusat baik Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, maupun Kementerian Pertanian.
Pihaknya ingin menuntut kompensasi dari dana yang dihasilkan oleh pekebun sawit.
“Awalnya kami meminta pengembalian berupa uang, tetapi bisa juga melalui program yang bertujuan membantu pekebun. Bisa berupa bibit dan pupuk untuk peremajaan maupun infrastruktur,” kata Zulher, Rabu (21/5/2014).
Dia menambahkan perbaikan infrastruktur mulai dari jalan usaha tani, pedesaan, kecamatan, kabupaten/kota, hingga provinsi merupakan masalah penting yang harus diselesaikan.
Selama ini beban kendaraan pengangkut sawit dan CPO yang melintas melebihi kemampuan jalan.
Zulher menjelaskan kemampuan jalan usaha tani hanya berkisar 4-5 ton, sedangkan muatan tandan buah segar (TBS) sawit mencapai 15 ton.
Adapun, truk CPO yang biasanya membawa muatan hingga 40 ton melintasi jalan kabupaten/kota dengan batas kemampuan 24 ton.
“Rata-rata jalan di 10 kabupaten/kota di Riau rusak semua karena sawit. Pemerintah pusat harus ikut membantu memperbaiki karena selama ini hasilnya disetor ke kas negara,” ujarnya.
