Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Kontras Inginkan Presiden SBY Hentikan Diskriminasi HAM, Jelang Lengser

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menginginkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sisa 5 bulan terakhirnya menghentikan beragam bentuk diskriminasi hak asasi manusia (HAM).
News Editor
News Editor - Bisnis.com 17 Mei 2014  |  18:50 WIB
Kontras juga menegaskan agar pemimpin baru mesti memajukan dan menegakkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.  - bisnis.com
Kontras juga menegaskan agar pemimpin baru mesti memajukan dan menegakkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. - bisnis.com

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menginginkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sisa 5 bulan terakhirnya menghentikan beragam bentuk diskriminasi hak asasi manusia (HAM).

"Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dalam masa akhir jabatannya, harus mampu menghentikan diskriminasi HAM yang terus terjadi," kata Koordinator Kontras Haris Azhar dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (17/5/2014).

Menurut dia, saatnya SBY bertindak sebagai seorang presiden yang memiliki tanggung jawab untuk menegakkan Konstitusi RI untuk melindungi setiap warga negara tanpa kecuali dan memastikan tegaknya negara hukum di Indonesia.

Dia berpendapat pemerintah saat ini memiliki tanggung jawab untuk tidak mentransfer situasi buruk ini kepada pemerintahan baru yang akan segera terbentuk melalui Pemilu 2014 ini. "Presiden baru Indonesia, siapapun dia, akan selalu memiliki tanggung jawab konstitusional yang sama, untuk menegakkan UUD 1945," katanya.

Kontras juga menegaskan agar pemimpin baru mesti memajukan dan menegakkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebelumnya, Amnesti Internasional menyatakan bahwa pemimpin baru Indonesia hasil pemilihan umum presiden Juli mendatang harus memprioritaskan penanganan pelanggaran hak asasi manusia yang masih berlangsung dan mencabut produk hukum yang represif serta diskriminatif.

Deputi Direktur Amnesti Internasional untuk wilayah Asia-Pasifik Ruppert Abbott menyatakan bahwa selama sepuluh tahun kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia hanya mencatat kemajuan penegakan hak asasi manusia secara sporadik, bahkan dia menilai ada kemunduran di sejumlah bidang seperti kembali diberlakukannya hukuman mati setelah empat tahun dibekukan.

Amnesti Internasional juga menilai bahwa kebebasan berekspresi telah mengalami kemunduran pada beberapa tahun terakhir dan Presiden Indonesia selanjutnya harus bekerja untuk mengubah atau mencabut produk-produk legislasi yang digunakan untuk kriminalisasi aktivitas-aktivitas politik damai.

Lebih lanjut, serangan dan gangguan terhadap para minoritas agama seperti Ahmadiyah juga telah meningkat di bawah pemerintahan Presiden Yudhoyono, dan hal tersebut diperparah oleh produk-produk hukum baik di tingkat daerah maupun nasional.

Namun demikian, Indonesia juga mencatat prestasi dengan memainkan peran penting dalam pembentukan Komisi HAM ASEAN (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights, AICHR), sebuah badan yang bisa memainkan peran yang kuat dalam menegakkan standard-standar HAM di kawasan Asia Tenggara.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kontras
Editor : Fatkhul Maskur

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top