Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

APBD Jabar 2014: Pemprov Bingung, Serapan Minim

Tingkat serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Jabar pada kwartal I 2014 ini masih minim terkait dengan kebingungan Pemprov atas imbauan KPK dan sejumlah persoalan.
Wisnu Wage Pamungkas
Wisnu Wage Pamungkas - Bisnis.com 18 April 2014  |  17:15 WIB
Pencairan anggaran kwartal I ini agak lamban terkait kepatuhan Pemprov Jabar pada imbauan KPK.  - Ilustrasi
Pencairan anggaran kwartal I ini agak lamban terkait kepatuhan Pemprov Jabar pada imbauan KPK. - Ilustrasi

Bisnis.com, BANDUNG—Tingkat serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Jabar pada kwartal I 2014 ini masih minim terkait dengan kebingungan Pemprov atas imbauan KPK dan sejumlah persoalan.

Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Jabar Sri Mulyono mengatakan kwartal I 2014 ini serapan APBD Jabar baru mencapai 8%. Menurutnya serapan rendah karena saat ini setiap OPD masih baru dalam tahap perencanaan dan persiapan lelang.

“Ditambah ada himbauan KPK soal penundaan pencairan dana hibah dan bantuan sosial,” katanya di Bandung, Jumat (18/4/2014).

Menurutnya dari total APBD Jabar 2014 yang mencapai Rp21 triliun, anggaran baru terserap sebesar Rp1,6 triliun. Serapan ini pun berasal dari alokasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pemerintah pusat dan belanja operasional pegawai rutin.

“BOS tahap pertama begitu turun langsung dicairkan ke kabupaten/kota,” katanya.

Sri mengatakan pencairan anggaran kwartal I ini agak lamban terkait kepatuhan Pemprov Jabar pada imbauan KPK. Secara administrasi, pihaknya mengacu pada permintaan KPK agar bersifat selektif dan teliti dalam pencairan anggaran terutama soal hibah bansos dan bantuan keuangan.

“Kami harus teliti agar tidak dimanfaatkan yang tak berhak,” katanya.

KPK mengimbau Pemprov Jabar agar menahan pencairan dana bansos, hibah dan bantuan keuangan menjelang Pemilu 2014. Pada 2014 ini Jabar menganggarkan dana bansos sebesar Rp10,792 miliar dan hibah sebesar Rp6,176 triliun.

Sri mengaku masih menunggu kapan tepatnya pencairan bisa dilakukan Pemprov Jabar. “Kami masih menungggu hasil konsultasi ke KPK, beres Pemilu 2014 itu apakah Pemilu Legislatif atau Pemilihan Presiden?” katanya.

Selain itu serapan mengalami perlambatan karena lelang yang digelar sejumlah OPD dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) masih diselimuti kebingungan. Menurutnya sejumlah KPA belum berani melakukan lelang terkait Perpres 70 Tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa. “KPA bersikap hati-hati, karena itu sejak awal Januari mereka baru persiapan,” katanya.

Perlambatan pencairan pun terjadi pada pos dana bantuan keuangan Pemprov pada kabupaten/kota, desa dan partai politik yang nilainya mencapai Rp4 triliun. Pemprov bersikap ketat pada pengucuran bantuan keuangan ke kab/kota juga desa. Untuk desa yang berjumlah 5.321 desa tersebut pihaknya mengalokasikan Rp5 miliar lebih.

Menurutnya pengajuan dari daerah harus menyertakan daftar pengisian anggaran (DPA) dan surat perintah kerja (SPK). Khusus untuk desa, mereka disyaratkan melaporkan pertanggungjawaban dana bantuan 2013 lalu. “Sampai saat ini untuk bantuan keuangan 2014 rata-rata SPK belum tuntas, kemungkinan serapan baru tinggi setelah April ini,” katanya.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

apbd
Editor : Fatkhul Maskur

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top