.jpg)
Bisnis.com, BANDUNG - Kadin Jabar mendorong Pemprov Jabar membangun industri galangan kapal. Pasalnya, besarnya potensi kelautan dan perikanan Jabar belum tergarap secara maksimal.
Wakil Ketua Kadin Jabar Bidang Kelautan Perikanan dan Lingkungan Hidup Sugih Wiramikata mengatakan, dengan adanya industri galangan kapal aktivitas kelautan Jabar yang tersebar di Utara dan Selatan akan lebih termanfaatkan.
"Ketika industri galangan ini ada jangan lupa agar pengusaha lokal dilibatkan," katanya, kepada wartawan, Selasa (4/3/2014).
Pentingnya industri galangan kapal melibatkan pengusaha lokal karena pihaknya seringkali menerima keluhan dari nelayan di sejumlah wilayah di Jabar yang menganggap kapal yang merupakan hibah dari Kementerian Kelautan dan Perikanan seringkali tidak sesuai dengan spesifikasi nelayan setempat.
Seperti diktetahui, Kementerian Kelautan Saat ini sedang melelang 17 kapal di atas 30 GT dengan nilai mencapai Rp26 miliar. Kapal tersebut pada akhirnya diperuntukan bagi nelayan di Jabar.
Dia menyebutkan pengadaan kapal dengan harga per unitnya mulai Rp4 miliar-Rp17 miliar itu dalam dokumen lelang pengerjaannya dilakukan di Sukabumi, Cirebon dan Subang. Akan tetapi, pada praktiknya hal itu justru dilakukan oleh pengusaha yang ada di Jawa Tengah.
Dengan demikian, nelayan dan pengusaha di Jabar tidak dilibatkan sama sekali dlaam proyek yang pada akhirnya justru diperuntukan bagi mereka sendiri.
"Lain ceritanya kalau pembuatan galangan kapal itu dilakukan oleh pengusaha asal Jabar. Karena berdasarkan komunikasi kami dengan sejumlah pengurus Kadin yang di masing-masing wilayah tersebut mereka sanggup melakukannya," ujarnya.
Bagi seorang pengusaha, halangan dan kendala apapun akan mampu mereka hadapi dan atasi terlebih hal itu bisnis yang sangat prospektif. Persoalannya, dalam tender yang dimulai pada Selasa (4/3/20134) ini mensyaratkan peserta lelang harus sudah memiliki galangan pembuat kapal dan surat izin dari dinas setempat.
Apabila hal itu diterapkan bisa dipastikan pengusaha lokal tidak akan bisa memenangkan tender tersebut. Oleh karena itu, syarat tersebut dikaji ulang. Di Jabar sendiri bisa dipastikan tidak ada yang punya galangan kapal.
"Padahal ketika Dinas Kelautan dan Perikanan koordinasi dengan kami bisa menyuruh pengusaha yang ada di daerah untuk mempersiapkannya. Yang namanya pengusaha ketika berbicara prospek pasti akan dikejar," ujarnya.
Pengadaan kapal 2014 itu sedianya diperuntukan bagi nelayan yang ada di Pelabuhan Ratu, Indramayu, Cirebon, Subang, Karawang dan Ciamis.
Wakil Sekjen Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Nurodi mengatakan selama ini nelayan setempat hanya menjadi penonton. Banyak nelayan luar masuk dan nelayan Jabar pada akhirnya tidak punya kapal.
"Sedianya kapal itu diperuntukan bagi kelompok usaha bersama (KUB). Kapal dari hibah sebelumnya ada yang dikembalikan karena dianggap membahayakan keselamatan nelayan dan mudah bocor," ujarnya.
Meski begitu, nelayan sebenarnya bukan tidak mampu membuat kapal sendiri. Karena mereka tanpa ada suruhan seringkali membuat kapal sendiri, apalagi kalau proyek itu diserahkan pada nelayan setempat.
Akibat kapal tidak sesuai spesifikasi akhirnya tidak termanfaatkan dan maksud pengadaan untuk mengalihkan aktivitas kapal kecil ke kapal besar menjadi tidak tercapai.
"Bahkan ada kapal yang operasionalnya dikerjasamakan dengan pemodal besar. Nelayan hanya mendapatkan bagian kecil. kami pun harus diperiksa BPK karena sebagai penerima dalam dokumen pengadaan," paparnya.
