Bisnis.com, JAKARTA—Partai Gerindra tidak tertarik untuk membuat kabinet bayangan menjelang pemilihan presiden karena selain istilah tersebut tidak dikenal dalam sistem presidensial, juga berpotensi memperkecil dukungan publik.
Demikian dikemukakan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon menanggapi dinamika politik menjelang Pilpres 2014. Sebelumnya, beredar nama-nama kabinet bayangan dari PDIP kalau partai itu berhasil memenangkan pemilihan presiden nantinya.
Menurutnya, saat ini Partai Gerindra akan fokus untuk menghadapi pemilu legislatif untuk mendapatkan sebanyak mungkin dukungan suara rakyat. Kalaupun Gerindra mampu meraih 20 % kursi di parlemen, ujarnya, partai tersebut juga tidak akan mengumumkan kabinet bayangan karena langkah itu berpotensi mengganggu raihan suara pada pemilu.
“Memasang orang-orang parpol dalam kabinet bayangan bisa jadi malah menurunkan elektabilitas partai karena belum tentu mereka disukai publik, “ ujarnya saat dihubungi lewat telepon selulernya, Selasa (4/3/2014).
Menurutnya, kalau Partai Gerindra nantinya berkuasa maka kabinet nantinya akan lebih berbentuk zaken kabinet atau kabinet ahli meski akan dikombinasikan dengan berbagai unsur lain seperti mereka yang berasal dari parpol.
Terkait persaingan di pilpres mendatang, lebih jauh Fadli Zon mengatakan bahwa capres Prabowo Subianto siap untuk bersiang dengan siapa saja termasuk dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi. Hanya saja dia menyatakan tidak mau berandai-andai tentang siapa saja yang akan menjadi petarung terkuat Prabowo nantinya.
Menurutnya, selain terus berupaya meningkatkan elektabilitas partai, Gerindra saat ini tengah menyiapkan strategi untuk pemenangan pemilu presiden. Namun demikian, dia enggan memerinci strategi apa yang akan digunakan untuk menghadapi capres dari partai lain.
Direktur Eksekutif Poll Track Institute, Hanta Yudha mengatakan sikap PDIP mengumumkan kabinet bayangan sebenarnya sah-sah saja dalam sebuah komunikasi politik. Hanya saja secara logika, pengumuman kabinet bayangan bisa dibilang melompat terlalu cepat.
Menurutnya, secara logika seharusnya PDIP menjabarkan terlebih dahulu bagaimana pemerintahan di eksekutif jika partainya berkuasa. Setelah itu barulah memaparkan konsep besarnya selama lima tahun kepemimpinan sebelum memunculkan nama capres-cawapresnya.
