Bisnis.com, BANDUNG—Kabupaten Cianjur mendesak pemerintah pusat dan provinsi segera merealisasikan pembangunan fisik jalur puncak II.
Ketua DPRD Kabupaten Cianjur Gatot Subroto mengatakan permintaan percepatan ini didasari kenyataan bahwa sudah lima tahun pembangunan fisik jalan alternatif ini tak kunjung dibangun.
“Padahal, jalur puncak dua bisa menjadi solusi atas kemacetan di jalur Ciawi-Puncak yang selama ini terjadi,” katanya pada Bisnis.com, Rabu (29/1/2014).
Selain menjadi jalur alternatif, jalur tersebut bisa menjadi objek wisata karena memiliki kondisi alamnya yang bisa dijual sebagai objek pariwisata.
Bahkan lebih lanjut, ekonomi masyarakat meningkat. Berdasarkan analisanya, kendala utama dari realisasi jalur itu adalah pembebasan lahan.
Menurutnya sejumlah titik yang akan dilintasi jalur puncak dua seperti Hanjawar, Batulawang dan Arca memiliki lebar jalan yang sempit dan pemukiman penduduk.
Menurutnya hal ini tentu saja bisa diatasi jika pemerintah melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada masyarakat sekitar.
Harapan terwujudnya jalur puncak dua, pun disampaikan oleh organisasi Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kab Cianjur.
Ketua PHRI Cianjur Satyawan Hambari mengatakan jalur puncak dua merupakan solusi untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dari Jakarta ke Cianjur utara.
Sebab, jalur yang ada saat ini sudah padat sehingga kemacetan menjadi tak terhindarkan.
"Akibatnya, wisatawan sulit masuk Cianjur. Sulitnya masuk itu mengakibatkan banyak potensi pendapatan kab Cianjur hilang," ujarnya.
Meskipun keseharian para wisatawan asal Jakarta itu terbelit macet, tapi pada akhir pekan justru mereka ingin mendapatkan suasana baru.
Saat ini, jarak tempuh Jakarta-Cianjur yang diperkirakan mencapai 100 km bisa ditempuh tiga jam.
“Lamanya waktu tempuh itu sama dengan perjalanan udara dari Jakarta ke Bangkok,” katanya.
Sebelumnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat tak mengalokasikan anggaran sepeserpun untuk percepatan pembangunan Jalur Puncak II pada 2014 ini.
Kepala Dinas Bina Marga Jabar M Guntoro mengatakan proyek ini pada 2014 hanya mendapat kucuran dana dari Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp25 miliar.
Sementara dari APBD 2014 Jawa Barat menurutnya nihil karena anggaran dinasnya berkurang.
“Pemprov tidak ada buat Puncak II. Anggaran Bina Marga sekarang Rp600 miliar lebih, kemarin bisa sampai Rp900 miliar,” katanya.
Selain Pemprov Jabar, pemerintah Kabupaten Bogor pun menurutnya tidak mengucurkan anggaran untuk proyek ini.
Pihaknya hanya akan memaksimalkan anggaran dari kementerian agar proyek ini tetap jalan. “Tidak ada anggaran dari daerah, hanya dari kementerian,” katanya.
Guntoro mengatakan anggaran Rp25 miliar cukup untuk melakukan pembukaan badan jalan sepanjang 12 kilometer.
Proyek ini menurutnya sudah melalui fase sulit karena untuk segmen di wilayah Sentul sudah terbebaskan. “Beruntung sesi ini tidak seberat sesi pertama, jadi susah masuk lokasi yang ringan,” katanya.
