Bisnis.com, PHNOM PENH - Partai oposisi utama Kamboja dilarang menggelar protes di Ibu Kota Kamboja, Phnom Penh dengan alasan keamanan.
"Guna menjamin keamanan sosial dan ketenangan masyarakat, Kota Praja Phnom Penh memutuskan untuk tidak mengizinkan Partai Penyelamatan Nasional Kamboja (CNRP) terus melakukan demonstrasi di jalan di kota ini dari 4 Januari seterusnya sampai situasi keamanan telah kembali normal," kata Gubernur Phnom Penh, Pa Socheatvong di dalam surat kepada Presiden CNRP Sam Rainsy.
Ia menyatakan dalam beberapa hari belakangan, berbagai kegiatan demonstrasi telah mengarah kepada kerusuhan yang merenggut nyawa dan mengakibatkan kerusakan besar harta negara dan rakyat.
"Kegiatan rusuh ini telah sangat mempengaruhi keselamatan dan ketenangan masyarakat serta keamanan sosial," katanya.
Pasukan keamanan telah dikerahkan ke Taman Kebebasan untuk membubarkan pemrotes dari kubu oposisi. Akibatnya, semua pemrotes diusir dari taman itu.
Pemimpin CNRP, yang beroposisi, Sam Rainsy, telah melancarkan babak baru proses anti-pemerintah setiap hari sejak 15 Desember dan telah memimpin ribuan pendukungnya untuk turun ke jalan di Ibu Kota Kamboja, Phnom Penh, untuk menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Hun Sen dan pemungutan suara ulang.
Terlebih lagi, sejak 25 Desember, Sam Rainsy --bersama dengan rekan-rekannya, telah menghasut ribuan pekerja garmen agar bergabung dalam protes anti-pemerintah dengan janji akan menaikkan gaji minimum mereka dua kali lipat jadi 160 dolar AS jika partainya memangku jabatan.
Larangan terhadap protes oposisi tersebut dikeluarkan setelah bentrokan mematikan antara polisi anti-huru-hara dan ratusan pekerja pakaian jadi yang mogok. Mereka menghalangi jalan di pinggiran Phnom Penh pada Jumat.
Bentrokan itu menewaskan empat pemrotes dan melukai 26 orang lagi, sementara 11 orang ditangkap.(antara/xinhua/oana/yus)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
